KESAH.ID – Saya setuju kalau istilah swadaya sering kali tak dipakai secara tepat. Contohnya dalam istilah Lembaga Swadaya Masyarakat yang faktanya menyandarkan diri pada sumbangan, hibah atau dana yang tidak berasal dari kantong sendiri untuk melakukan kegiatan. Swadaya memang menjadi tantangan untuk saat ini, terutama setelah pemerintah menganggarkan apa saja hingga ke tingkat kumpulan masyarakat terkecil yakni Rukun Tetangga. “Ada dananya itu,” kilah masyarakat ketika diminta untuk berswadaya.
Ketika cita-cita untuk mengabdi dalam lapangan misi agama terhenti, saya tetap bertahan untuk memilih bidang yang berhubungan dengan dakwah sosial.
Saya kemudian mulai aktif melakukan kerja-kerja sosial kemasyarakatan, bergabung dengan LSM. Buat saya waktu itu LSM merupakan pilihan terbaik untuk melakukan kerja-kerja ‘kenabian’ atau ‘kerasulan’.
Jumlah LSM waktu itu belum banyak, di mata masyarakat umum masih dipandang heroik. Orang yang bekerja di LSM akan disebut sebagai aktivis, memperjuangkan sesuatu untuk masyarakat secara aktif.
Setelah bergabung dengan LSM, ternyata spektrumnya cukup luas, LSM banyak jenisnya. Tetapi yang paling umum dipakai untuk membedakan adalah istilah LSM Plat Merah dan LSM Plat Kuning. LSM Plat Merah adalah sebutan LSM yang nadanya mendukung pemerintah, LSM ini kerap disebut sebagai LSM Developmentalist.
Sedangkan LSM Plat Kuning merupakan sebutan LSM yang kritis terhadap pemerintah. Kerjanya mendorong aksi atau penyelesaian masalah dengan paradigma baru. LSM ini kerap disebut sebagai advocatif karena menyuarakan perubahan kebijakan dan perilaku kebijakan.
Sebelum reformasi tahun 1998 umumnya LSM dibiayai oleh lembaga donor, namun ada juga yang dibiayai oleh dana publik lewat pengumpulan donasi hanya saja kegiatannya cenderung bersifat karitatif.
Karena dibiayai oleh lembaga donor, kemudian banyak yang mengkritik LSM sebagai agen asing, penjual kemiskinan dan penderitaan rakyat, membusukkan bangsa sendiri dan lain-lain.
Ketergantungan pada lembaga donor ini sebetulnya juga direfleksikan oleh para pegiat LSM. Banyak LSM yang kemudian secara aktif mengembangkan diri agar mempunyai sumber pendanaan yang kuat dari usaha sendiri, mengembangkan usaha produktif atau layanan lain yang menghasilkan pendapatan. Namun tak banyak yang berhasil.
Salah satu otokritik yang disuarakan adalah istilah LSM sebenarnya merupakan korupsi makna. Lembaga Swadaya Masyarakat, namun tidak dibiayai oleh masyarakat secara swadaya.
Maka istilah LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat dipandang ketinggian sehingga akan lebih tepat memakai istilah yang biasa dipakai di luar negeri yakni NGO atau Organisasi Non Pemerintah.
Ada yang mengusulkan untuk memakai istilah CSO, Organisasi Masyarakat Sipil untuk membedakan diri dengan Ormas yang sering disebut sebagai CBO, Organisasi Berbasis Masyarakat.
Spektrum organisasi ini sekarang semakin meluas bahkan mereka-mereka yang berada di dalamnya mungkin bingung sendiri.
Namun soal keswadayaan, ada perkembangan menarik. Dengan teknologi informasi dan komunikasi keswadayaan dalam bentuk donasi menjadi semakin meluas. Muncul berbagai inisiatif untuk melakukan crowd funding. Organisasi-organisasi pengumpul dan penyalur dana, pun juga individu-individu tertentu.
Walau begitu yang disebut keswadayaan dalam pendanaan masih belum berkembang. Umumnya masyarakat Indonesia mau berdonasi untuk hal-hal yang berbau keagamaan, kebencanaan dan ‘kesialan’ sosial.
Bahkan trend terakhir yang berkembang, masyarakat lebih mau berdonasi untuk hal-hal yang viral, diviralkan oleh para pemengaruh atau selebritas.
BACA JUGA : Ompreng Bergizi
Gotong royong diajarkan sebagai salah satu nilai luhur bangsa Indonesia. Berasal dari kata pikul atau atau angkat bersama, gotong royong adalah kegiatan sukarela yang dilakukan bersama-sama untuk menyelesaikan masalah tertentu.
Gotong royong dilakukan baik untuk hal yang bersifat pribadi maupun komunal.
Dalam hal kepentingan atau keperluan pribadi, keluarga tertentu gotong royong ditemukan dalam kegiatan membangun rumah, membantu memasak atau bersiap-siap untuk acara tertentu, mengerjakan lahan dan lain-lain.
Sementara untuk kegiatan bersama atau komunal kegiatan gotong royong bisa ditemukan saat bersih-bersih kampung, membuat jalan, membersihkan parit, menanam pohon penghijauan dan lain-lain.
Masyarakat bergotong royong bukan hanya dengan menyumbangkan tenaga, melainkan juga makanan-minuman, peralatan, pikiran dan lain-lain.
Dulu sewaktu saya masih kecil sesekali saya pergi ke sungai untuk mengambil batu. Yang saya ambil dan bawa adalah batu kerikil. Batu itu akan ditumpuk di pinggir jalan untuk pengerasan jalan yang dilakukan secara gotong royong.
Saya dan teman-teman lain akan mengambil batu ekstra untuk ditumpuk di bagian warga yang tak bisa mengambil batu karena usia.
Pada waktu tertentu, saya dan teman-teman bermain serta warga lainnya akan pergi ke kuburan desa yang berada di puncak bukit. Bukan untuk ziarah melainkan bersih-bersih kuburan. Kubur siapapun juga dibersihkan.
Di sekolah, kami juga diajarkan untuk berdonasi, berderma atau memberi sumbangan ketika ada duka dan bencana. Saya ingat, kami anak-anak pramuka pernah membelikan sumbangan air tangki pada warga desa lain yang kekeringan.
Makin lama pengalaman gotong royong makin luruh. Kini jarang sekali ada gotong royong untuk membangun rumah, mengeraskan jalan atau membuat dan memperbaiki gapura. Rumah dibangun sendiri dengan membayar tukang, jalan jadi proyek. Kalaupun dikerjakan bersama-sama tetap yang bekerja diberi imbalan, kerja padat karya.
Segala-galanya dianggarkan oleh pemerintah. Sampai tingkat desa ada anggaran dari negara. Yang wilayahnya berada di kelurahan juga ada anggaran dari pemerintah kota. Bahkan para kepala daerah berlomba-lomba untuk mendepankan program satu RT sekian juta.
Kabarnya kini gotong royong ditingkat RT sudah ada dananya.
Keswadayaan untuk kegiatan bersama sudah berkurang. Jarang lagi warga beriuran atau mengumpulkan sumbangan untuk memperbaiki jalan, gapura, lampu jalan dan lain-lain.
Ada apa-apa lapor saja ke Pak RT, atau posting di media sosial.
Namun untuk urusan sosial, derma atau kerelawanan dalam bidang keagamaan dan kepedulian sosial rasanya masyarakat Indonesia masih cukup tinggi.
Gotong royong untuk memperbaiki atau memelihara rumah ibadah masih ramai. Juga sumbangan amal. Setiap hari Jum’at masyarakat ramai-ramai beramal dengan label Jum’at Berkat.
Donasi yang diinisiasi atau disuarakan oleh para influencer atau selebritas juga dengan cepat bisa mengumpulkan angka yang fantastis. Sampai yang diberi sumbangan khilaf hingga memakai untuk keperluan lain.
BACA JUGA : Tahu Diri
Perbincangan tentang keswadayakan beberapa waktu lalu menguat. Program unggulan dari Presiden Prabowo yakni Makan Siang Gratis yang dikoreksi menjadi Makan Bergizi Gratis berjalan kurang lancar.
Sebenarnya biasa saja karena sifatnya yang serentak maka cara melaksanakannya pasti banyak menemui kendala. Soal komentar tak enak atau tak mengenyangkan mestinya jangan terlalu menjadi perdebatan. Yang penting Angka Kecukupan Gizi-nya bisa dipertanggungjawabkan.
Yang mengkhawatirkan justru kecukupan anggaran. Pemerintah sepertinya agak kewalahan menyediakan dana untuk membiayai program ini selama 5 tahun. Menjelang 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo soal anggaran memang masih menjadi tanda tanya besar. Ada banyak badan, kementerian dan lainnya yang uangnya belum cukup.
Kemudian ada tokoh politik yang berpikir soal swadaya. Masyarakat diminta untuk urunan atau menyumbang agar program Makan Bergizi Gratis ini sukses.
Sebuah niat yang baik masalahnya program Makan Siang Bergizi adalah janji politik dalam kampanye. Janji yang diyakini mampu dipenuhi termasuk anggarannya jika Prabowo terpilih menjadi Presiden. Kalau ternyata pemerintah tak mampu tentu bukan tugas atau tanggungjawab masyarakat untuk membantu.
Menyediakan makanan sepertinya sepele. Namun ternyata tidak, apalagi mesti disediakan setiap hari sekolah. Jaman Suharto pun tak pernah siswa diberi makanan setiap hari, hanya hari-hari tertentu dengan maksud memberi makanan tambahan. Selain makanan pada waktu itu siswa juga diberi vitamin. Seingat saya vitamin A dan minyak ikan.
Lagi pula skema program Makan Bergizi Gratis adalah skema proyek. Ada penyedia jasa yang dibayar untuk memberi layanan, mereka tentu mendapat untung. Lain halnya kalau kegiatan Makan Bergizi Gratis ditopang oleh kumpulan orang tua siswa, menjadi kegiatan sosial kemasyarakatan bersama.
Masyarakat pasti enggan berswadaya jika ada pihak-pihak yang menerima manfaat dalam bentuk keuntungan, apalagi keuntungan yang besar.
Jadi biarlah Presiden memikirkan jalan keluarnya, apalagi untuk mendukung program ini telah dibentuk badan tersendiri, Badan Gizi Nasional. Biarlah mereka belajar bagaimana melaksanakan program yang memuaskan untuk para penerima manfaatnya. Jangan cuma pintar menyusun anggaran dan menghabiskannya.
Kalau cuma begitu, semua orang bisa saja menjadi ketua atau ketua badan.
note : sumber gambar – DETIK
