KESAH.ID – Satu hal yang diterima baik oleh manusia sedunia adalah uang. Tak ada orang yang tak percaya pada uang dan semua juga mau uang. Meski uang bukan segala-galanya namun segala-galanya perlu uang, termasuk untuk memperoleh suara atau dukungan dalam pemilihan umum. Peserta konstestasi politik dalam pemilu biasanya akan percaya diri kalau ber-uang.
Mendengar nama Tiongkok sebagian besar dari kita dengan cepat akan mengidentikkan dengan ateis atau kafirlah gampangnya. Negaranya Tiongkok memang mendasarkan diri pada ideologi sosialis komunis.
Tapi apakah warga Tiongkok semuanya tidak percaya pada Tuhan dan tidak beribadah?. Ternyata tidak.
Di Tiongkok ada banyak warganya yang beragama mulai dari Islam, Kristen, Budha dan agama-agama lokal lainnya. Ruang agama secara personal tidak dibatasi, yang dibatasi adalah ekpresi keagamaan di ruang publik dan mungkin organisasi-organisasi keagamaan. Dan pembatasan semacam ini tidaklah khas Tiongkok atau negeri sosialis komunis.
Bahwa sesekali ada berita represif terhadap kelompok agama memang benar. Tapi konteksnya bukan soal ekpresi keagamaan, melainkan karena sentimen keagaamaan dipakai sebagai sarana untuk mempersatukan semangat untuk memisahkan diri.
Dan di negeri manapun, hampir tak ada negara yang membuka tangan terhadap separatisme apapun alasannya.
Walau begitu dengan postur wilayah yang sangat luas, jumlah penduduk yang maha besar dan keragaman budaya serta agamanya ternyata Tiongkok mampu membuktikan diri menjadi salah satu wilayah yang paling stabil politiknya di dunia.
Apa rahasianya?.
Novi Basuki, seorang yang lama nyantri di Tiongkok mengatakan “Ada satu hal yang menyatukan orang Tiongkok, baik yang beragama maupun tidak beragama yakni Chai Sen, Dewa Harta,”
Semua orang Tiongkok menerima Dewa Harta, sehingga hanya ada dua ketakutan utama dari orang Tiongkok yakni takut bodoh dan takut miskin.
Atas salah satu cara Ryu Hasan juga mengungkapkan perihal yang sama. Jika Novi menyebut Dewa Harta, Ryu Hasan menyebut uang.
Menurut Ryu Hasan, uang adalah satu-satunya hal yang diterima oleh orang sedunia tanpa pertanyaan. Semua suka uang, semua mau uang dan semua perlu uang.
Hanya saja mesti diterima dan disukai oleh orang sedunia, uang tidak diimani seperti halnya Dewa Dewa dan Tuhan.
Berkaca pada Indonesia yang warganya hampir keseluruhan beriman pada Tuhan, namun pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari dirasuki oleh uang bukan Rohul Qudus.
Dan setiap lima tahun sekali kita merayakan kerasukan uang dalam peristiwa pemilihan umum.
Kok bisa?.
Mari kita lihat apa yang paling utama bagi seorang calon untuk memenangi kontestasi dalam pemilu. Berdasarkan metode survey lembaga-lembaga penelitian politik dengan jelas dinyatakan popularitas dan elektabilitas.
Seseorang mempunyai tingkat keterpilihan yang tinggi apabila populer atau terkenal.
Dalam politik idealnya seseorang akan terkenal atau populer karena rekam jejaknya dalam bidang politik. Maka para aktivis pendidikan politik selalu menjadikan track records sebagai salah satu parameter untuk menentukan pilihan.
Tapi nyatanya dalam pesta demokrasi dari waktu ke waktu, track records bukanlah pilihan pertama dan utama dari pemilih. Mereka yang sejak muda mengeluti politik, memulai penugasan politik dari bawah untuk membangun kompetensi, dengan mudah dikalahkan oleh mereka yang punya uang atau kuasa uang.
BACA JUGA : Siapa Sih Yang Nggak Suka Jambu?
Setiap lima tahun sekali dengan mudah kita menemukan sosok-sosok politikus instan dan kemudian menang.
Barangkali hal ini berkorelasi dengan kegemaran sebagian besar warga negeri kita yang memang mengemari segala sesuatu yang bersifat instan.
Tak heran meski bukan negeri penghasil gandum, salah satu makanan yang paling terkenal di negeri kita adalah mie instan.
Menilik jagad advertensi dan narasi, segala sesuatu yang menarik pasti mengandung kata kunci instan seperti cara cepat, kilat, tanpa ribet, cara mudah, tanpa modal dan seterusnya.
Walau banyak yang tertipu bahkan hingga kehilangan segala-galanya bahkan nyawa sekalipun ternyata kita tak kapok untuk percaya pada yang instan-instan.
Jika orang Tiongkok takut bodoh dan takut miskin, orang Indonesia umumnya malu bodoh dan malu miskin. Dan cara cepat untuk menghilangkan rasa malu karena bodoh adalah pura-pura pintar dan malu miskin dengan pura-pura kaya.
Orang yang takut bodoh akan sekolah dengan benar, orang yang malu bodoh akan sekolah untuk mengejar ijazah, yang penting lulus.
Orang yang takut miskin akan bekerja keras, orang yang malu miskin akan cari jalan kaya dengan cepat, kalau perlu ke dukun yang bisa menggandakan uang. Atau kalau punya kedudukan akan korupsi.
Ada daftar panjang yang bisa dijadikan contoh bagaimana politisi instan merajalela di Indonesia. Tanpa didikan sebagai politisi seseorang bisa dengan segera menduduki jabatan politik yang mentereng.
Di negeri yang menganut sistem demokrasi ini, kedudukan politik dalam prakteknya lebih mirip kerajaan, bisa diwariskan.
Bocah yang sedang asyik meniti karirnya sebagai penjaga keamanan negara, tiba-tiba saja pensiun dini dari tentara dan kemudian menjadi calon gubernur. Meski kalah namun tak lama kemudian bisa menjadi ketua partai. Dimana dia belajar memimpin partai, jadi anggota partai saja belum lama.
Atau ada bocah lain yang beberapa hari sebelumnya mempunyai cita-cita mulia, ingin jadi pengusaha besar agar bisa membantu pengusaha-pengusaha kecil lainnya. Namun tiba-tiba saja tidak ada angin dan tidak ada hujan kemudian pingin jadi walikota.
Memang tak ada larangan bagi siapapun selama tak terbukti secara hukum sebagai tercela untuk menjadi anggota DPR, petinggi partai, walikota, bupati, gubernur atau presiden. Tapi cara-cara instan untuk mencapai kedudukan politik karena ada orang dalam, backing kuasa baik kuasa uang maupun kedudukan jelas akan merusak postur demokrasi.
Memang masih ada banyak orang yang akan memilih tanpa iming-iming uang, tapi pasti sedikit orang yang akan menolak uang jika diberi sebelum memilih. Pun yang tak berharap uang saat sebelum mencoblos mungkin berharap uangnya nanti setelah yang dicoblos menang.
Intinya mereka yang tak beruang dan kemudian menang adalah sebuah kecelakaan.
BACA JUGA : Inflasi Iklim, Inflasi Fosil dan Inflasi Hijau
Saya yakin banyak orang prihatin dengan kondisi menjelang pemilu 2024 ini. Hari pencoblosan yang tepat di Hari Valentine mestinya menjadi saat untuk membuktikan bahwa kita memilih mereka yang memberikan cinta. Suara kita berikan kepada mereka yang kita yakini akan memberikan cinta untuk negeri ini.
Tapi yang memprihatinkan tanda-tanda kearah itu sungguh buram, di tingkat akar rumput yang bergema justru yang akan diberi suara adalah mereka yang memberi uang. Janji soal harga suara ada dimana-mana.
Dan pada sisi lain, untuk meraup suara yang dilakukan memang dengan memberi termasuk mengklaim pemberian-pemberian yang dibiayai oleh anggaran negara atau daerah.
Yang meminta suara, malah menjadi penagih suara. Seolah-olah warga yang tidak memilihnya dianggap sebagai tak tahu balas budi, sudah diberi bantuan ini dan itu bertahun-tahun tapi tak memilihnya.
Situasi ini sekali lagi mengambarkan apa yang lagi-lagi saya kutip dari ucapan Novi Basuki, sebuah pepatah Tiongkok yang berbunyi “Kalau yang diatas tidak lurus pasti yang dibawah bengkok,”
Sinisme dan perilaku buruk pemilih di akar rumput jelas dikarenakan yang diatas ‘tidak lurus’.
Asa pemilu jurdil jelas dilanggar secara kasat mata. Asas ini bahkan dilanggar mulai dari jantung pemilu yakni pelaksana. Bukan rahasia lagi kalau institusi penyelenggara diintervensi oleh ‘yang diatas’ sejak dari pembentukannya.
Orang bijaksana mengatakan “Masyarakat akan mengikuti teladan pemimpinnya,”
Saya kira kelakuan masyarakat pemilih menjelang pemilu 2024 adalah hasil atau buah dari keteladanan para pemimpin yang terpilih dalam pemilu-pemilu sebelumnya.
Racun dalam tubuh manusia selalu bersifat akumulatif. Residu buruk dari pemilu ke pemilu yang tidak didetox oleh mereka yang terpilih telah menjadi kerak buruk demokrasi dalam tubuh pemilih.
Bukan rakyat yang harus bertanggungjawab atas indeks demokrasi yang terus menurun, sebab demokrasi di negeri ini justru dirusak oleh mereka yang terpilih secara demokratis.
Dan kuasa perusaknya adalah uang.
Mungkin Ryu Hasan harus mulai mengkoreksi keyakinan, bahwa uang bukan hanya diterima dan menyatukan kita semua, melainkan juga sudah kita imani.
Sebab sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa mungkin kita baca sebagai Keuangan Yang Maha Kuasa.
note : sumber gambar – LOMBOKTIMUR
