KESAH.ID – Dalam Party Cartelization, Indonesia – Style : Presidential Power – Sharing and The Contigency of Democratic Opposition, Slater menunjukkan bagaimana Joko Widodo sebagai pemimpin eksekutif memainkan tongkat kekuasaan dengan strategi victory dan reciprocity sehingga partai politik bisa menjadi sumberdaya untuk menopang kekuasaannya. Jokowi berhasil menjadi super president, meski kerap di-kuyo kuyo dengan sebutan petugas partai.
Salah satu buku kepunyaan bapak yang saya sering ikut baca adalah sebuah kumpulan cerita berjudul Burung Berkicau. Cerita-cerita permenungan itu ditulis oleh Anthony de Mello.
Ada satu cerita yang masih saya ingat sampai sekarang, yakni tentang Yesus menonton pertandingan sepakbola. Pertandingan yang disaksikan adalah kesebelasan Katolik melawan kesebelasan protestan.
Ketika penyerang PS Katolik berhasil menyarangkan bola ke gawang PS Protestan, Yesus bersorak. Orang Katolik yang berada di samping Yesus, ikut bersorak senang dan memandang wajah pendukung PS Protestan seakan mengatakan Yesus adalah boneknya PS Katolik.
Namun tak lama kemudian PS Protestan berhasil membalas. Kerjasama antara pemain tengah dan depan berhasil membuat serangan balik mematikan serta menghasilkan gol. Yesus berdiri dan kembali bersorak menyaksikan PS Protestan membuat gol ke PS Katolik.
Kali ini orang Protestan yang gentian senang dan melihat ke orang Katolik seakan mau mengatakan bahwa Yesus juga pendukung PS Protestan.
Namun tak lama kemudian penonton yang Katolik dan Protestan sama-sama bingung kenapa Yesus bersorak untuk kedua kesebelasan?.
Merekapun kemudian bertanya kepada Yesus. “Tuan, engkau bersorak untuk kesebelasan yang mana?”.
Yesus menjawab “Aku tak bersorak untuk kesebelasan, tapi untuk permainan yang bagus. Aku menikmati permainan,”
Penonton yang Katolik dan Protestan itu terdiam, namun bisa jadi hati berkata “Ah, Yesus ternyata plin-plan,”
Yang mengenal sejarah gereja tahu bahwa Katolik dan Protestan mempunyai kepercayaan yang sama yakni sama-sama pengikut Yesus Kristus. Namun kepercayaan yang sama itu melahirkan dua agama dan gereja yang berbeda.
Meski Yesus mengajarkan tentang cinta kasih, namun kedua gereja terutama umatnya sering merasa bahwa merekalah pengikut Yesus Kristus yang paling sejati. Sampai-sampai ada gereja yang dinamai Gereja Kristus Sejati.
Atas cara yang berbeda, hal seperti itu juga terjadi di Indonesia. Negeri dengan ribuan pulau yang dulu bernama Nusantara dan kemudian menyatukan diri dalam dalam bangsa/tanah air, bahasa dan negara Indonesia kerap mempunyai perasaan yang tak sama.
Dalam wadah negara persatuan dan kesatuan, berbagai kelompok dengan latar belakang yang beragam sering mengklaim paling Indonesia dibandingkan dengan kelompok lainnya.
Secara politik, terutama dalam pemilu kemudian terbelah menjadi kelompok nasionalis dan religius dengan segala variasinya.
Dulu dimasa orde baru ada tiga, Sukarno menyebutnya sebagai Nasakom atau Nasionalis, Agama dan Komunis. Namun komunis {sosialis} kemudian dilarang, karena dianggap bertentangan dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Orang komunis atau sosialis otomatis dianggap atheis.
Dalam masyarakat pembelahan antara nasionalis dan religius kemudian secara populer dikenal lewat sebutan cebong dan kampret. Lalu juga ada istilah buzzerRP dan kadrun. Pembelahan ini tetap bertahan, bahkan ketika presiden yang terpilih kemudian mengajak lawannya dalam pemilu bergabung dalam pemerintahannya.
BACA JUGA : Kita Tak Sunguh Ingin Melawan Korupsi
Indonesia telah melaksanakan pemilu presiden secara langsung, one man one vote sebanyak 4 kali. Ada dua orang yang terpilih yakni Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo.
Harus diakui Joko Widodo adalah sosok yang paling unik dibandingkan dengan presiden-presiden lainnya. Karena didalam dirinya tidak mengalir darah biru elisitas politik sama sekali. Jokowi adalah sosok yang paling sipil dari sisi nasionalisme dan religiusitas. Dia warga biasa dibandingkan dengan Sukarno, Suharto, Habibie, Gus Dur, Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono.
Makanya ketika sudah terpilih jadi Presiden, bahkan sampai menduduki kursi kepresidenan selama dua periode, partai yang mengusungnya menganggap Jokowi adalah pegawai partai. Ya pegawai partai, karena memang Joko Widodo tidak pernah menjadi orang berpengaruh atau berkedudukan paling kuat di partai sebagaimana Sukarno, Suharto, Gus Dur, Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono.
Dari sisi ini Jokowi pantas untuk disebut super.
Susilo Bambang Yudhoyono, presiden sebelumnya juga pernah dianggap super dalam kacamata tahayul politik. SBY waktu itu dihembus-hembuskan sebagai Satrio Pininggit.
Jokowi yang diusung oleh kelompok partai yang dianggap mewakili kaum nasionalis, kemudian kerap dihadap-hadapkan dengan kelompok religius. Joko Widodo dihembuskan tidak mewakili sosok ideal masyarakat religius. Selain dikatakan tidak cukup religius, Joko Widodo juga dikait-kaitkan dengan kaum komunis dan sosialis.
Menghadapi serangan biner ini, dalam periode pertama kepemimpinannya Super Jokowi dengan hebat menangkis serangan lewat isu kejayaan monarki Nusantara. Joko Widodo kerap menyebut Sriwijaya dan Majapahit sebagai dua negeri maritim.
Berangkat dari narasi Sriwijaya dan Majapahit, Joko Widodo kemudian mengembangkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Memakai bantalan simbol kedaulatan Nusantara di masa lalu, Presiden Jokowi berhasil memancing sentimen positif terhadap kursi kepresidenannya. Menteri Kelautan dan Perikanannya terbukti populer, serta berani menunjukkan kedaulatan di laut dengan menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan dari luar negeri.
Selain itu istilah Tol Laut juga populer, orang punya harapan besar bahwa lautan kembali menjadi jalan yang cepat seperti halnya jalan tol yang bisa membuat mobil melaju dengan kencang. Aksesibitas dan konektivitas yang selama ini bertumbu pada daratan dikembalikan lagi ke watak Nusantara, pulau-pulau diantara lautan.
Jokowi berhasil mengembalikan mimpi tentang kejayaan kerajaan-kerajaan laut Nusantara. Visi dan misi Joko Widodo terkesan sangat maritim.
Di level elit pemerintahan, Joko Widodo juga berhasil menggalang koalisi super. Partai yang tidak ikut mendukung atau mengusung kemudian diajak serta dalam pemerintahan. Pemerintahan Joko Widodo menjadi pemerintahan koalisi gemuk. Super sekali, pemerintahan Jokowi menjadi stabil, sulit untuk dirongrong di parlemen.
Pada akhir masa pemerintahan periode pertama, Joko Widodo dianggap berhasil. Meski bercita-cita besar soal tol laut, namun keberhasilannya lebih karena tol darat. Jalan tol tidak hanya di pulau Jawa. Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi punya jalan tol. Super sekali.
Tol laut?. Entahlah. Nampaknya nasib tol laut sama saja dengan tol langit, sama-sama biru namun terpayungi mendung tebal. Nasibnya jadi abu-abu cenderung kehitaman.
BACA JUGA : Kenapa Kita Sering Tidak Rasional Dalam Urusan Kesehatan
Menjelang pencalonan Joko Widodo untuk periode kedua, pembelahan semakin mengental. Tapi super Jokowi berhasil mengatasi dan kemudian memenangkan kursi kepresidenan untuk kali keduanya.
Jokowi kemudian mengatasi pembelahan dengan mengajak kubu sebelah bergabung dalam pemerintahannya.
Pada periode kedua kepemimpinannya, Joko Widodo kembali mengulang narasi Nusantara. Kali ini bukan kembali ke kejayaan monarki masa lalu. Namun membawa Nusantara menjadi titik baru membangun Indonesia ke masa depan.
Gong itu bernama pemindahan Ibu Kota Negara yang dicita-citakan oleh Presiden Pertama Indonesia, Sukarno namun tak berhasil diwujudkan hingga presiden-presiden berikutnya. Jokowi mengunci cita-cita tak kesampaian itu dengan memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta, ke Sepaku. Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Dan Ibu Kota Negara baru dinamakan Nusantara.
Jokowi ketika di periode pertama membawa narasi kerajaan maritim Nusantara menjelang akhir kepemimpinan di periode kedua melakukan lompatan narasi, bukan monarki Nusantara melainkan budaya dan peradaban Nusantara secara keseluruhan.
Dan disebuah panggung dalam perhelatan bernama Nusantara Bersatu, kurang lebih dua tahun sebelum masa kepresidenannya berakhir ada teriakan “Jokowi tiga periode, Jokowi tiga periode,”
Teriakan itu kemudian teramplifikasi luas dalam berbagai skema. Mulai dari revisi konstitusi sampai penundaan pemilu. Membawa ke skema penundaan pemilu membuat banyak elit setuju. Jika masa pemerintahan Joko Widodo diperpanjang maka wakil rakyatpun demikian. Skema ini membuat banyak orang hampir yakin bahwa pemilu akan ditunda.
Saya yakin Jokowi tiga periode tidak akan terwujud. Maka ada skema presiden berikutnya hasil pemilu 2024 nanti adalah The Next Jokowi.
Ini super, sebab siapa yang akan jadi presiden dalam sistem politik di Indonesia ditentukan oleh partai, baik sendiri maupun gabungan agar melewati angka presidential threshold. Jadi presiden sebelumnya jika bukan ‘pemilik partai’ tidak akan punya pengaruh untuk menentukan presiden berikutnya yang akan meneruskan pemerintahannya.
Tapi tidak dengan Jokowi, karena terbukti banyak calon presiden menunggu endorsan darinya.
Nampaknya Joko Widodo yang bukan elit partai, pada masa pemerintahan periode pertama dan kedua dengan permainan politik victory and reciprocity untuk mengelola serta membagi kekuasaan berhasil membuat dirinya menjadi pemimpin kartel politik yang kuat melampaui partai.
Jokowi menjadi super karena paham kerumitan sistem presidential di Indonesia. Meski presiden dipilih oleh rakyat secara langsung, namun kredit kekuasaan dari rakyat tak akan kuat karena bisa diganggu oleh parlemen.
Maka Jokowi berbagai kekuasaaan eksekutif dengan partai-partai, mulai dari partai pendukungnya hingga partai yang menjadi lawan dari pendukungnya. Sekilas Jokowi seperti tunduk pada kepentingan partai, namun sesungguhnya Super Jokowi menjadikan partai lewat orang-orang tertentu sebagai sumberdaya kekuasaannya.
Kekuasaan Joko Widodo tidak menjadi melemah ketika berbagi dengan partai. Justru dengan berbagi kekuasaan, Joko Widodo berhasil mengenggam banyak partai dalam tangannya.
Isu koalisi besar yang disebut sebagai “All Jokowi Men’s” yang bermula dari buka puasa yang diselenggarakan oleh DPP PAN dan dihadiri ketua umum PKB, Golkar, PPP serta Gerindra, membuktikan bahwa Joko Widodo adalah Super President.
Super karena sebagai pimpinan eksekutif, Joko Widodo berhasil menjelma menjadi ‘pemimpin’ kartel politik yang beranggotakan partai-partai yang mapan.
Megawati, Ketua Umum PDIP barangkali menyesal karena selama ini menganggap Joko Widodo benar-benar sebagai ‘petugas partai’. Joko Widodo yang berlaku inggah inggih di hadapan Ibu Megawati ternyata berhasil mengalang Koalisi Besar, kekuatan yang bisa menjadi lawan yang mengerikan untuk PDIP di pemilu 2024 nanti.
note : sumber gambar – MALANGPOST.NET
