Selama masa kepemimpinan sebagai presiden Indonesia, Joko Widodo berkali-kali melakukan penggantian menteri dalam kabinetnya dengan berbagai alasan. Dan kini dalam masa periode kedua pemerintahannya yang belum genap satu tahun, muncul suara perihal reshuffle kabinetnya.
Seiring dimulainya masa relaksasi pembatasan sosial akibat pandemi Covid 19, mulai terdengar pula kemungkinan bagi Jokowi untuk memperbaharui kabinetnya. Santer terdengar di masyarakat bahwa Menteri Kesehatan dan Menkumham akan masuk dalam daftar kocok ulang.
Pada masa awal menghadapi pandemi Covid 19 pemerintah memang terasa lamban akibat terlalu percaya diri bahwa serangan virus di China tak akan sampai Indonesia. Dan begitu ada penderita pertama pemerintah seolah syok dan gagu menghadapinya. Namun perlahan kebijakan dan kinerja pemerintah mulai kelihatan hasilnya.
Hanya saja soal pandemi Covid 19 memang tak ada negara yang benar-benar punya ahli untuk mengatasinya. Mengingat pandemi ini tidak hadir sekedar menjadi penyakit fisik atau biologis semata melainkan juga menyerang sendi ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Covid 19 kemudian menjadi penyakit yang paling politis sepanjang sejarah.
Menimpakan kesalahan atau kekurangan semata pada Menteri Terawan tentu saja tidak tepat. Hanya saja munculnya nama Terawan sebagai yang diusulkan untuk diganti bisa ditelusuri sejak awal. Ketika nama Terawan diumumkan sebagai Menteri Kesehatan, banyak yang terkejut dan menolak. Bahkan ketidaksetujuan ditunjukkan oleh Ikatan Dokter Indonesia.
Sementara Menteri Yasonna sudah bermasalah sejak periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi. Namun kemudian tetap dipilih dan ketika kembali menjadi menteri dalam pos yang sama kemudian tetap melanjutkan pembahasan RUU yang menjadi kontroversi di masyarakat.
Tentu saja Presiden Jokowi yang paling tahu perlu tidaknya ada pengantian menteri dan siapa yang harus diganti. Termasuk juga membatasi menteri-menteri tertentu agar tidak menjadi menteri bagi segala urusan.
Hal lain yang harus dipikirkan oleh Presiden Jokowi adalah keberadaan para stafsus yang disebut sebagai stafsus millennial. Kehadiran mereka yang membawa harapan ternyata justru kerap menimbulkan kegaduhan. Posisi mereka juga menjadi tidak jelas terkait guna dan manfaatnya. Termasuk dalam hal ini adalah kursus online yang dinamakan dengan Program Kartu Pra Kerja. Kursus-kursus dalam program ini tidaklah istimewa dan bisa didapat atau diperoleh secara gratis di internet. Mengalokasikan jumlah uang yang sangat besar untuk kursus semacam ini hanya akan memboroskan anggaran yang sebenarnya bisa digunakan lebih efektif untuk memberi stimulus usaha ekonomi nyata.
Kondisi pasca pembatasan sosial secara ekonomi, sosial dan politik sangat berat. Ada banyak persoalan yang harus segera diselesaikan agar tidak kemudian berkembang menjadi bola liar yang akan semakin membuat pundak presiden berat untuk memanggulnya.
Adalah lebih bijaksana jika presiden kembali kepada slogannya kerja kerja kerja, mengefektifkan kinerja kabinetnya ketimbang membuat keputusan yang secara politis bisa menimbulkan kegaduhan. Saatnya presiden kembali lebih banyak berdialog dan hadir bersama masyarakat agar masyarakat bisa merasa lebih tenang dan diperhatikan bukan hanya lewat serangkaian keputusan tentang pemberian bantuan.
Kurva penderita Covid 19 belum menurun namun kehidupan harus berlangsung. Sayangnya kewaspadaan masyarakat dalam era yang disebut sebagai tatanan hidup baru (new normal) tidaklah seperti yang dibayangkan. Berbagai protokol yang sudah disusun tidak ditaati, masyarakat cenderung beraktivitas sama seperti ketika Covid 19 belum ada.
Jadi apakah reshuffle kabinet diperlukan?. Mungkin saja iya dan mungkin saja tidak karena keputusan itu ada sepenuhnya di tangan Presiden Jokowi. Apa yang perlu dan lebih penting untuk ditunggu adalah lompatan ke depan dari kondisi tidak normal menjadi normal, normal baru. Sebuah lompatan yang tentu saja butuh keputusan yang tidak biasa dan tindakan yang tidak biasa-biasa saja.
Presiden Jokowi itulah yang kami tunggu.
