KESAH.ID – Dana APBD kini banyak dialokasikan untuk influencer dan media tanpa wartawan resmi karena dianggap lebih efektif dalam mencapai eksposur publik dibanding media mainstream yang tengah menghadapi krisis kredibilitas dan sumber daya, sementara pemerintah lebih mengutamakan visibilitas daripada kebenaran informasi.
Jelas ini bukan bisik-bisik macam kabar dulu tentang buzzer istana yang pembiayaannya tak jelas juntrungannya. Kini dalam dokumen APBD, jika ditelisik tak cukup sulit untuk menemukan mata anggaran biaya untuk influencer. Di banyak daerah, besarannya bisa mencapai milyard rupiah.
Sejatinya kita sedang memasuki masa krisis kredibilitas informasi, hampir-hampir tak ada yang bisa dipercaya. Lantaran sebuah produk informasi pada saat ini tak lagi melewati jalan panjang. Berita misalnya bisa-bisa tiba-tiba muncul demi mengejar aktualitas.
Padahal di masa lalu sebuah berita melibatkan reporter,redaktur, editor, fotografer dan tim pendukung seperti periset atau litbang. Proses untuk melahirkan berita dimulai dari rapat proyeksi yang menghasilkan proposal berita.
Tapi masa itu telah lewat karena sebuah berita dituntut untuk lahir secepat kilat, jika tidak sudah kehilangan relevansi.
Ukuran kecepatan adalah notifikasi, tang-ting-tung. Yang tidak cepat akan terlambat.
Media massa kemudian berada dalam krisis, termasuk krisis kredibitas. Berita-berita yang ditulis cepat melahirkan bias, terlalu banyak informasi awal yang kemudian mesti diklarifikasi. Benar atau salah bukan lagi ukuran utama, yang paling penting dicari adalah ekposure.
Toh orang mudah lupa, mungkin itu kilah paling utama untuk memaklumi informasi bias atau tergesa-gesa. Orang lebih suka melihat gejala yang terlihat ketimbang apa yang terjadi di belakang layar. Berita yang dalam malah bikin pusing.
Barangkali ini yang kemudian membuat para pemberi dana APBD berpikir soal efektifitas anggaran. Jika anggaran diberikan ke media online, yang membaca sedikit. Lain halnya kalau informasi itu disampaikan oleh influencer, reaksi atau respon publik jauh lebih besar.
Ataupun kalau dipilih media, biasa yang disukai malah homeless media, media yang tak punya wartawan. Apa yang ditulis dicomot dari media-media besar,kanal populer atau akun media sosial dari sosok-sosok yang berpengaruh. Yang kontroversial dijadikan headline, dengan ditambah framing tertentu bahkan terkadang sengaja diplintir agar memancing reaksi.
Onglos produksi homeless media seperti ini jelas lebih murah, tapi anehnya media-media yang begini yang dipercaya publik gara-gara algoritma rasa.
Kondisi seperti ini jadi dilematis, antara menjaga mutu informasi atau memperoleh ekposure yang besar, visibilitas.
Pemerintah butuh program, kebijakan atau capaiannya dilihat oleh masyarakat, dengan segera. Menyampaikan lewat media mainstream kerap tak dibaca atau ditonton oleh warga. Jarang berita yang ditulis oleh media arus utama menjadi viral. Dan jika tak viral, visibilitasnya jadi rendah.
Visibilitas yang rendah kerap dijadikan alasan oleh masyarakat, kalau mereka tak tahu ini dan itu tentang pemerintahnya.
Maka pemerintah kemudian tergoda untuk mengaet influencer. Di beberapa kasus influencer bahkan direkrut menjadi bagian dari orang dalam, diberi kedudukan. Visibilitas menjadi lebih penting dari kredibilitas.
Dalam masa regim efisiensi, mengucurkan dana publik untuk membiayai ‘komunikasi publik’ yang berbasis influencer atau homeless media selain merupakan pemborosan, juga merupakan bentuk pengabaian hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, informasi yang tidak bisa popularitas.
BACA JUGA : Marc Rehat
“Maju tak gentar membela yang bayar” menjadi sinisme yang lazim untuk mengomentari berbagai media yang dibayar oleh pemerintah agar memuat berita-berita bernada advertensi. Sayangnya batas api untuk membedakan mana berita organik dan pesanan menjadi tak jelas sekarang ini.
Terikat kontrak untuk menghasilkan sekian berita dalam satu tahun, membuat media-media online tak lebihdari pabrik berita. Banyak yang ditulis bukan hal yang penting, ada atau tidak ada nilai beritanya tetap harus ditulis.
Wajar jika kemudian ekposurenya menjadi rendah, masyarakat tak tertarik membaca informasinya. Bahkan sering kali antara judul dan isi tidak selaras. Judul dituliskan hanya untuk meraih perhatian atau click bait.
Karena dituntut untuk memproduksi banyak berita, para reporter, penulis berita atau jurnalis jadi sering menggunakan jasa mesin kecerdasan untuk membantu penulisan berita. Hasilnya berita-berita nadanya flat, hampir sama satu dengan yang lain. Walau sebenarnya memang sulit untuk mencari angle yang menarik, karena yang mesti diberitakan sesungguhnya juga seringkali bukan hal yang menarik.
Sudah membayar tapi ekposure rendah, jelas itu dosa berita.
Para pakar jurnalistik telah melakukan refleksi dan umumnya jawaban untuk membaut media kembali menjadi kredibel adalah melawan regim viralitas. Media dituntut lebih reflektif dalam menuliskan sebuah peristiwa. Melawan tuntutan kecepatan, media justru dituntut untuk memelankan ritme penulisan berita, istilahnya slow journalism.
Masalahnya untuk beroperasi dengan mode ini, media butuh sumberdaya yang besar. Dan sumberdaya itu telah tergerus. Kini kue iklan bukan lagi dikuasai oleh media mainstreams melainkan berbagai platform di internet yang beroperasi secara global.
Mengantungkan pada iklan untuk meningkatkan kredibilitas media mainstreams tak mungkin lagi dilakukan. Media mainstreams mesti mencari model pembiayaan lain agar bisa terus menuliskan informasi dan berita yang tidak terperangkap dalam godaan virus ekposure atau visibilitas.
Seperti start up pemula, untuk mendapat user yang besar mesti membakar uang. Mediapun demikian, untuk membangun kredibilitasnya juga harus melakukan hal yang sama, membakar uang. Lalu siapa yang bersedia memberi saweran besar ke media mainstreams untuk dibakar uangnya?.
Bagaimanapun juga media adalah industri, yang suatu saat diharapkan mendatangkan keuntungan untuk pengelola atau investornya.
Secara teori mencari untung dengan kredibilitas adalah mungkin. Walau itu bukan sebuah jaminan. Rumus yang kredibel akan dibaca atau didukung bukan sebuah kepastian.
Yang justru pasti untuk mencari untung malah harus memainkan mode-mode kotor. Biar dapat untung besar yang dibongkar justru aib, yang tidak ada hubungannya dengan kinerja atau kebijakan publiknya. Rumus yang populer untuk meraup untung adalah Bad News is Good News.
Sayangnya walau memakai mode ini media masih tetap saja kalah untung dibanding influencer dan homeless media yang posturnya lebih langsing. Mereka juga lebih gesit dalam bermain, bisa loncat sana loncat sini. Modal pengikut lebih sakti dari pada isi dan substansi informasi.
BACA JUGA : Solar Cell – Menangkap Terang Khatulistiwa, Listrik Untuk Semua
Ekosistem informasi sudah berubah, media massa bukan lagi satu-satunya saluran informasi publik. Di media sosial juga banyak informasi yang kredibel, informasi yang dibagikan oleh orang perorangan atau kelompok yang tak punya interest ekonomi maupun politik praktis.
Informasi di media sosial bukan semata dikendalikan oleh isi, tetapi juga sistem, algoritma yang mampu memahami kesukaan para pemakainya. Sistem di media sosial mampu melakukan profiling terhadap pemakai dan kemudian memberi informasi yang disukai. Algoritma seperti memahami emosi pemakai media sosial lebih dari diri mereka sendiri.
Platform media sosial turut membolak-balikkan tatanan bisnis jurnalisme global. Akses pada berita misalnya dikendalikan oleh google, google mengindeks dan memberi peringkat dalam mesin pencarian.
Selain itu platform media sosial juga menghabisi kue iklan yang dulu menjadi penopang utama penerbitan media, sumber pembiayaan.
Pengaruh media sosial semakin besar karena mengorbitkan influencer, konten kreator yang kemudian sering menjadi batu penjuru informasi publik. Masyarakat lebih mempercayai apa yang keluar dari mulut influencer, bahkan ketika berhadapan dengan seorang ahli sekalipun.
Dulu media punya pengemar tersendiri, ada komunitas pembaca, pendengar dan pemirsa. Kita yang punya pengikut atau pengemar adalah influencer. Mereka kemudian seperti mengalahkan media, jangkauan influencer lebih luas, like, comment dan share-nya lebih banyak.
Pemerintah yang sering diserang oleh netizen jelas butuh pujian. Maka alih-alih memakai media massa, memakai influencer menjadi sarana untuk memuji-muji kinerja pemerintah.
Masalahnya pujiannya sering kali kelewatan dosis, penyampaian informasi dianggap endorsement oleh influencer. Banyak kata-kata tak sebenarnya yang disampaikan. Makin tinggi bayaran, makin melambung pujiannya.
Bagaimana situasi ini bisa diperbaiki, bagaimana media mampu membangun kredibilitasnya dan bagaimana influencer bukan menjadi pembela yang membayar?. Kuncinya di pemerintah. Komunikasi publik mestinya bukan soal keberhasilan belaka, bukan memuji pemimpin ini dan pemimpin itu, komunikasi publik adalah memenuhi hak informasi bagi masyarakat.
Dengan demikian tak perlu pemerintah membayar influencer untuk menebar citra. Terlalu berfokus pada pencitraan membuat hak masyarakat terciderai, karena citra umumnya merupakan manipulasi kebenaran.
Entah seperti apa media massa ke depan, yang jelas tak akan kembali seperti dulu-dulu lagi karena ekosistem informasi telah berubah. Namun membiarkan influencer menjadi penguasa informasi juga jelas-jelas salah, mereka tidak bekerja untuk menyampaikan sensasi, karena emosilah yang mereka mainkan.
Jika netizen sudah ditahklukkan oleh influencer, pun juga pemerintah tunduk. Dan media terseok-seok, maka kita bukan hanya perlu khawatir pada hoax melainkan juga kebenaran yang dikreasi demi citra baik.
note : sumber gambar – YOURSAY
