KESAH.ID – Bahasa bukan sekadar alat komunikasi, ia adalah jendela yang memperlihatkan cara manusia berpikir dan berkuasa. Kadang bahasa menghadirkan paradoks yang membuat kita berhenti sejenak, merenung, bahkan tersentak. Ketika seorang presiden melontarkan kata “pakar goblok”, publik tidak hanya mendengar sebuah hujatan, tetapi juga menyaksikan bagaimana kekuasaan memperlakukan pengetahuan. Di titik inilah, bahasa berubah menjadi cermin: ia bisa memantulkan kebijaksanaan, tetapi juga bisa menyingkap wajah otoritarianisme yang menolak kritik.
Bahasa sering kali menjadi cermin paling jujur dari cara manusia berpikir. Namun ada kalanya bahasa justru menghadirkan paradoks, sebuah kontradiksi yang membuat kita berhenti sejenak dan merenung. Ungkapan seperti “pakar goblok” adalah contoh nyata dari contradictio in terminis—frasa yang mengandung pertentangan internal. Bagaimana mungkin seseorang bisa sekaligus ahli dan bodoh?
Fenomena ini bukan sekadar permainan kata, melainkan bagian dari tradisi retorika yang panjang. Dalam percakapan sehari-hari, paradoks semacam ini sering dipakai untuk menyindir, mengkritik, atau menekankan ironi. “Diam berisik”, “pintar bodoh”, “bebas terikat”—semuanya mengandung benturan makna yang justru memperkuat pesan. Bahasa menjadi alat untuk menyingkap absurditas, mengungkap ketidakselarasan antara klaim dan kenyataan.
Dalam konteks sosial, ungkapan kontradiktif sering muncul sebagai bentuk resistensi. Ia menyoroti orang-orang yang mengaku berkompeten namun tindakannya justru menunjukkan kebodohan, atau situasi yang tampak logis di permukaan tetapi sesungguhnya rapuh. Dengan cara ini, bahasa bukan hanya alat komunikasi, melainkan senjata kritik.
BACA JUGA : Narasi Djarum
Pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyebut “pakar goblok” jelas mengejutkan. Ungkapan itu bukan hanya terdengar kasar, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah kepakaran bisa diukur dengan label pintar atau goblok? Prabowo mengungkapkan kekecewaannya terhadap para profesor yang jumlahnya sekitar 1.500 orang, karena dianggap tidak memberi kontribusi positif dan justru sering melahirkan analisis yang memicu gejolak di masyarakat.
Namun, menyebut pakar sebagai goblok adalah reduksi yang berbahaya. Kepakaran tidak bisa diukur dengan satu-dua pernyataan yang tidak sesuai dengan selera politik. Goblok bukanlah kategori akademik, melainkan label emosional yang dipakai untuk merendahkan. Dan ketika kata itu keluar dari mulut seorang presiden, ia justru memperlihatkan bahwa kebodohan bisa hadir di mana saja, bahkan di podium tertinggi kekuasaan.
Sejatinya, goblok bukan monopoli rakyat jelata atau profesor yang dianggap tak berguna. Goblok adalah potensi universal: siapapun bisa goblok, termasuk presiden. Goblok terjadi ketika seseorang menutup telinga dari kritik, menolak masukan, atau menganggap dirinya paling benar. Dalam politik, goblok bisa berarti gagal membaca aspirasi rakyat, gagal mengelola perbedaan, atau gagal menjaga martabat bahasa di ruang publik.
Ironi ini menegaskan bahwa kata-kata yang lahir dari mulut seorang pemimpin bisa menjadi cermin. Ketika presiden menyebut orang lain goblok, publik justru bisa balik bertanya: apakah tidak goblok pula seorang pemimpin yang merendahkan kepakaran, menolak kritik, dan menganggap oposisi sebagai ancaman?
BACA JUGA : Perang Medsos
Bahasa yang lahir dari mulut seorang presiden selalu punya bobot. Ketika kata “pakar goblok” diucapkan, publik tidak hanya mendengar keluhan, tetapi juga menyaksikan bagaimana kekuasaan memperlakukan pengetahuan. Ironi terbesar justru muncul di sini: goblok bukanlah label yang bisa dipakai untuk mengukur kepakaran, melainkan sikap yang bisa melekat pada siapa saja.
Seorang profesor bisa dianggap goblok jika menutup diri dari realitas sosial, sama halnya seorang presiden bisa terlihat goblok ketika merendahkan kritik dan kepakaran. Goblok, dalam arti yang paling jujur, adalah kegagalan untuk mendengar, memahami, dan merespons dengan bijak. Maka, siapapun bisa goblok—rakyat, pakar, bahkan presiden.
Bahasa kasar dari pemimpin seharusnya menjadi alarm bagi masyarakat. Demokrasi tidak hanya diuji oleh kebijakan, tetapi juga oleh kata-kata. Ketika bahasa dipakai untuk merendahkan, ia merusak martabat publik. Lebih jauh lagi, ia menandakan gejala otoritarianisme: pemerintah yang anti kritik, yang menutup ruang perbedaan, dan yang menganggap oposisi sebagai musuh.
