KESAH.ID – Pati, yang dulu hanya saya kenal lewat nasi gandul dan semboyan Bumi Mina Tani, kini muncul sebagai panggung politik penuh ironi. Dari kuliner yang sederhana, kabupaten ini beralih jadi simbol perlawanan rakyat terhadap bupati yang jumawa, hingga berhadapan langsung dengan negara. Kisah Pati bukan lagi sekadar soal pajak atau kuliner, melainkan tentang bagaimana suara dari kampung bisa mengguncang ibu kota, dan bagaimana demokrasi diuji ketika rakyat dianggap musuh hanya karena menuntut keadilan.
Peta referensi kuliner saya sebenarnya tidak terlalu luas. Setelah tamat SMA dan meninggalkan tanah kelahiran, masa tinggal di Purworejo belum mengenal istilah review kuliner. Saat itu, jajan atau makan di warung adalah peristiwa besar, jarang terjadi. Pergi tanpa orang tua untuk bersantap di warung bahkan dianggap ora ilok—tidak pantas.
Laboratorium kuliner saya justru ada di Minahasa dan Manado. Di sana saya berkenalan dengan jenis-jenis makanan yang berlawanan 180 derajat dari apa yang saya kenal. Ikan laut dan daging babi, yang jarang saya temui di Purworejo, justru menjadi santapan sehari-hari. Rica-rica, woku, tinorangsak, dan sederet makanan lain menorehkan titik-titik tebal di peta kuliner dalam memori saya. Dua belas tahun lebih saya berkutat dengan cita rasa itu, diselingi tambahan dari budaya Maluku dan Papua: embal, papeda, hingga sinonggi. Dari Sulawesi, tentu ada binte biluhuta, kapurung, coto Makassar, dan kaledo.
Perjalanan membawa saya ke Kalimantan, tepatnya Samarinda, ibu kota Kalimantan Timur. Di sana saya kembali dibingungkan oleh “nasi gandul” yang sempat saya kira berasal dari Kuaro, Paser. Dalam memori masa kecil, “gandul” adalah pepaya. Ternyata nasi gandul berasal dari Pati, sebuah kabupaten di Jawa Tengah yang terasa asing bagi saya.
Pati, yang saya kenal hanya sebatas nasi gandul, kerajinan kuningan, dan semboyan Bumi Mina Tani, tiba-tiba muncul dalam peta gerakan rakyat. Bahkan ada yang menyebutnya “Hogwart van Jawa” karena banyak paranormal. Namun kini, Pati dikenal bukan karena kulinernya, melainkan karena politiknya.
Sadewo, politisi senior yang terpilih sebagai bupati, kelewat percaya diri. Ia menaikkan pajak PBB hingga ratusan persen. Rakyat yang keberatan dicueki. Sadewo merasa punya dekengane pusat, sehingga tidak takut pada tekanan rakyat. Kejumawaan itu menjadi pil pahit. Warga Pati memobilisasi diri, membuat posko, menggalang sumbangan. Gerakan rakyat ini solid, bahkan DPRD Pati akhirnya memakzulkan Sadewo, termasuk dari partainya sendiri.
Namun, Sadewo tidak berhenti di pajak. Ia dijerat kasus korupsi. Tamatlah karir politiknya. Ironi pun muncul: kepercayaan diri yang dulu dianggap karisma, berubah jadi bumerang. Gerakan rakyat Pati tidak berhenti. Mereka ke Jakarta, menuntut penyelesaian kasus Sadewo. Dari isu lokal, mereka melangkah ke isu nasional: RUU Perampasan Aset Koruptor. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menjadi motor.
Negara kemudian gagap. Gerakan lokal ini menyeberang ke wilayah nasional. Masyarakat Pati bergerak ke Jakarta dengan isu yang meluas, dari Sadewo ke koruptor pada umumnya. Rejim sepertinya tak punya cukup data untuk mencegah atau memoderasinya. Buta pada gerakan rakyat Pati, punggawa negara menggunakan segala cara untuk menghentikan AMPB yang dianggap “musuh” negeri.
BACA JUGA : Matahari Merah
Jarak Pati–Jakarta sekitar 550 km, ditempuh 9–15 jam dengan kendaraan umum. Memobilisasi massa dalam jarak itu jelas butuh logistik. Dan titik inilah yang diserang. Bank Mandiri, atas permintaan aparat, memblokir rekening hasil crowdfunding. Dana tak bisa dicairkan untuk membiayai gerakan. Massa AMPB yang tiba di Jakarta terlantar, mengandalkan solidaritas warga sekitar.
Bank Mandiri, sebagai bank negara, berkilah mengikuti tata tertib pemerintah. Mereka menyebut langkah itu sesuai prinsip good corporate governance. Namun, pemblokiran sepihak ini kontroversial. Menurut ahli hukum, tindakan itu berpotensi melanggar KUHAP, sebab rekening hanya bisa dibekukan lewat putusan pengadilan, bukan permintaan Kapolda.
Masyarakat bereaksi keras. Netizen kecewa, muncul ajakan menarik dana dari Bank Mandiri. Kepercayaan publik terguncang. Padahal, bank beroperasi atas dasar trust. Jika rekening bisa diblokir hanya karena berbeda pendapat, apa bedanya dengan zaman otoriter?
Ironi semakin pekat. Negara yang seharusnya melindungi rakyat, justru menakut-nakuti. Bus rombongan AMPB dilempar bata di Tol Cikampek. Polisi mencoba mengamankan Bothok, namun pengemudi ojol menghalang-halangi. Rakyat kecil justru menjadi tameng. Muncul pula kabar mobilisasi tandingan: aksi dari daerah lain untuk menenggelamkan isu yang diusung masyarakat Pati di ibu kota.
Diperlakukan tidak masuk akal, gerakan rakyat Pati kini mendapat simpati luas. Masyarakat melihat ada yang tidak beres. Negara dikelola serampangan. Presiden bahkan sempat menyetujui ide Kapolri untuk memadamkan kebakaran dengan tepung. Anti-intelektualisme yang sembrono ini membuat rakyat semakin kehilangan harapan.
Omongan presiden punya bobot besar. Ketika ia bicara tepung, jutaan rakyat mendengar. Ketika ia menutup telinga dari kritik, jutaan rakyat merasa ditinggalkan.
BACA JUGA : Kemerdekaan Macam Apa Yang Sedang Kita Rayakan?
Gerakan AMPB bukan sekadar soal Pati. Ia adalah simbol perlawanan terhadap rejim yang dianggap tidak kompeten, memboroskan anggaran, menambah hutang, dan menekan rakyat dengan pajak. Ironi terbesar: rakyat yang menuntut keadilan dianggap musuh. Rekening mereka diblokir, massa tandingan dikerahkan, intimidasi dilakukan. Namun, semakin ditekan, semakin kuat mereka.
Seperti tahun 1998, kemarahan rakyat kini terasa merata. Dari jelata hingga intelektual, dari dunia usaha hingga penerima program pemerintah. Semua merasakan keadaan tidak baik-baik saja.
Maka wajar jika muncul seruan: ,cukup2tahun dan ,tidakuntuk2periode. Rakyat menginginkan perubahan. Dan perubahan itu harus segera dilakukan, sebelum semuanya benar-benar rusak.
Pati, yang dulu dikenal karena nasi gandul, kini dikenal karena rekening mandul. Ironi pahit: dari kuliner ke korupsi, dari pajak ke pemblokiran rekening. Gerakan rakyat Pati adalah cermin bangsa. Bahwa rakyat tidak bisa lagi ditakut-takuti. Bahwa suara dari kampung bisa mengguncang ibu kota. Bahwa demokrasi bukan sekadar kata, melainkan keberanian untuk melawan.
note : sumber gambar – KOMPAS
