KESAH.ID – Mari menertawakan sekaligus merenungkan wajah politik Indonesia yang kerap berbalut neofeodalisme. Di tengah ruang demokrasi yang semakin sempit, komika hadir sebagai “penjaga kewarasan” dengan satire yang menohok. Dari panggung humor hingga panggung kekuasaan, fenomena penguasa yang ingin diperlakukan layaknya raja memperlihatkan betapa rapuhnya komitmen demokrasi kita. Namun, justru lewat tawa publik, absurditas itu ditelanjangi, dan rakyat menemukan cara elegan untuk melawan kesombongan elite.
Di tengah pengapnya atmosfer politik nasional dan makin sempitnya ruang kebebasan berpendapat, kita patut bersyukur masih ada barisan komika yang fasih memproduksi humor politik. Mereka adalah ksatria panggung yang tenang berjalan di tepi jurang—membawakan materi berbahaya yang sanggup membuat penonton tertawa terpingkal-pingkal sekaligus waswas melihat keselamatan sang komika.
Ketika akademisi sibuk dengan bahasa langit yang rumit dan media arus utama kerap terjebak retorika manis kekuasaan, para komika justru hadir menyuarakan kebenaran lewat komedi tunggal yang tajam, lugas, dan menohok. Lewat lidah mereka yang tanpa kompromi, absurditas Republik ini ditelanjangi dengan cara paling terang sekaligus elegan.
Indonesia memang republik yang unik sekaligus menggelikan. Secara konstitusi, kita membanggakan diri sebagai demokrasi terbesar ketiga di dunia: kekuasaan berada di tangan rakyat, dijalankan dari rakyat, dan diperuntukkan bagi kemakmuran rakyat. Namun, di balik seragam panitia pemilu, atribut tim sukses, spanduk janji manis, dan bilik suara modern, ada dahaga kuno yang tak pernah padam dari jiwa elite politik: keinginan untuk disembah dan dipertuan layaknya raja.
Fenomena ini berulang di panggung politik nasional. Seorang pejabat, mantan menteri, atau jenderal purnawirawan, ketika masa jabatannya berakhir—atau bahkan saat masih berkuasa—tidak pernah puas hanya dipanggil “Pak RT” atau “Tokoh Masyarakat.” Ego mereka menuntut panggilan yang lebih agung.
Maka, seperti drama kolosal yang diproduksi mendadak, muncullah rombongan lembaga adat atau paguyuban lokal dengan nampan berisi kain kebesaran. Mereka menyematkan mahkota, tombak, hingga gelar mulia: Panglima Besar Adat, Tetua Agung, Pemangku Tameng Negeri, bahkan gelar kebangsawanan yang panjangnya bisa menyaingi daftar utang luar negeri Indonesia.
Yang paling populer sekaligus membuat publik mengelus dada adalah fenomena menyematkan julukan “Raja” kepada elite penguasa. Seperti satire komika Igen Wahang, istilah “Raja Jawa” dipakai untuk menggambarkan penguasa yang lihai mengatur takhta, membagi konsesi tambang, hingga mendesain kursi jabatan bagi anak cucunya.
Padahal, saudara-saudara kita di Timur hanya tertawa heran melihat komedi politik di ibu kota. Di Papua atau Nusa Tenggara Timur, mereka tak butuh “Raja” impor untuk disembah; mereka sudah punya Raja Ampat—anugerah alam ciptaan Tuhan, indah tiada tara, terbuka untuk semua, bukan milik satu dinasti politik.
BACA JUGA : Ketika Warga Menulis – Menapak Jejak Jurnalisme Warga dari Surosowan
Mari kita bedah dengan logika sederhana: mengapa republik yang didirikan di atas darah dan air mata demi menghapus feodalisme penjajah justru rajin mendaur ulang tradisi mengagungkan pejabat?
Dalam sosiologi politik modern, fenomena ini disebut Neofeodalisme: sistem elektoral modern dengan pemilu, partai, dan parlemen, tetapi mentalitas elite masih tertinggal di abad pertengahan. Jabatan publik bukan amanah pelayanan warga, melainkan wahyu keprabon—hak istimewa keturunan yang menuntut penghambaan rakyat.
Sindiran Igen Wahang tentang “tukang kayu” menjadi alegori pas. Tukang kayu yang diberi mandat rakyat seharusnya membuat kursi untuk sekolah, fasilitas publik, dan tempat duduk layak bagi rakyat. Namun dalam budaya politik feodal, keahlian bikin kursi justru dipakai untuk merakit kursi jabatan bagi anak, menantu, ipar, hingga paman. Keterampilan melayani publik berubah menjadi keterampilan membangun dinasti.
Ironinya, dalam sistem yang disebut “demokrasi,” pejabat diperlakukan ibarat penguasa absolut. Kritik rakyat atas nepotisme atau dinasti politik dijawab dengan dalih “stabilitas” dan “kearifan lokal.” Padahal, tak ada satu pun kearifan Nusantara yang mengajarkan konstitusi boleh diacak demi memuluskan jalan pangeran menuju takhta.
BACA JUGA : Selip Lidah
Di era digital, kontradiksi neofeodalisme mencapai puncak. Ketika legislatif dan eksekutif sibuk berakrobat hukum demi memperpanjang takhta, melanggarkan syarat usia, dan membagi gelar kebesaran, layar ponsel rakyat mendadak membiru. Bukan karena blue screen, melainkan sinyal bahwa demokrasi sedang crash, eror, rusak parah akibat ambisi elite feodal.
Namun, di tengah dinasti politik, kompromi hukum, dan gelar bangsawan abal-abal, ada satu hal yang menjaga kewarasan republik: humor dan daya kritis rakyat. Ketika elite sibuk berakting jadi raja, rakyat merespons dengan tawa, meme, dan komedi tunggal yang telak menghantam muka kekuasaan.
Satire politik adalah bentuk perlawanan paling elegan. Tawa publik membuktikan bahwa kekuasaan, seseram apa pun, menjadi tak berdaya ketika ditertawakan massal.
Sejarah kelak mencatat dengan jujur: sebesar apa pun gelar raja atau panglima adat yang disematkan pada seorang pejabat, di hadapan hukum yang adil dan rakyat yang sadar, mereka hanyalah warga biasa yang kebetulan pernah memegang stempel kekuasaan—dan sayangnya, lebih memilih jadi raja kecil daripada pelayan rakyat sejati.
note : sumber gambar – OMONG OMONG
