KESAH.ID – Fluktuasi nilai tukar rupiah sering kali ditanggapi dengan narasi penenangan yang menyederhanakan masalah. Melalui catatan ini, penulis mengurai ilusi tersebut dengan membandingkan memori krisis 1997, logika salah kaprah tentang ‘rakyat desa tidak pakai dollar’, hingga potret strategi bertahan hidup yang mulai dilakukan oleh para pelaku usaha kecil di akar rumput saat ini.
Ketika rupiah terperosok sangat dalam terhadap dollar AS pada tahun 1997, saya justru pernah mencicipi untung. Menjelang akhir tahun 1996, saya mulai bekerja di sebuah program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) untuk kesehatan masyarakat. Waktu itu, proposal proyek kami berbasis dollar. Dananya dikirim setiap bulan dari Kantor Regional sebuah lembaga bantuan luar negeri (Agency for International Development) di Thailand.
Karena nilai rupiah merosot tajam, gaji saya terkoreksi ke atas—seingat saya nilainya melonjak hingga dua kali lipat. Waktu itu, nilai tukar rupiah memang hancur-hancuran. Rupiah yang tadinya berada di kisaran Rp3.000 per dollar AS, tiba-tiba terjun bebas melewati angka Rp16.000.
Tentu ada pihak yang diuntungkan oleh jatuhnya rupiah, terutama para eksportir yang produksinya minim bahan baku impor. Namun, para produsen yang bergantung pada komponen impor langsung “menangis bombay”.
Entah mengapa, semua orang mendadak bicara dollar. Di pasar, ketika harga cabai naik, pedagang beralasan karena dollar melambung. Bahkan, pedagang durian yang buahnya dipetik langsung dari pohon di dalam hutan pun ikut mendongkrak harga dengan alasan yang sama.
Waktu itu, saya hanya tertawa melihat ulah masyarakat yang mengaitkan segala kenaikan harga dengan kurs dollar. Dalam hati saya membatin, “Apa urusannya kehidupan di desa, kebun, sawah, dan ladang dengan dollar?”
Belakangan saya baru tersadar. Mereka bukan sok tahu soal dollar, melainkan karena kehidupan di mana pun memang tak bisa luput dari pengaruh nilai tukar mata uang tersebut.
Cabai dan durian dari gunung memang tidak menggunakan dollar dalam proses produksinya, tetapi komoditas itu butuh angkutan untuk sampai ke konsumen. Biaya transportasi pasti melonjak ketika nilai rupiah anjlok. Jika pelemahan ini berlangsung lama, pemerintah tidak akan sanggup menahan harga BBM melalui subsidi. Begitu harga BBM naik, efek domino pun terjadi: seluruh harga barang akan terkatrol, terutama sektor pangan. Biarpun stok beras aman atau cadangannya diklaim terbesar sepanjang masa, beras tetap butuh roda angkutan untuk bergerak dari sentra produksi ke meja makan masyarakat.
Maka jika dipikir-pikir kembali, tidak banyak pihak yang benar-benar diuntungkan oleh jatuhnya rupiah. Perusahaan tambang minyak dan batu bara mungkin mencatat untung besar, tetapi biaya logistik untuk operasional mereka juga ikut membengkak. Belum lagi jika perusahaan tersebut memiliki utang—terutama utang dalam denominasi dollar—mereka pasti akan ikut menjerit.
BACA JUGA : Horor Catalunya
Ekonomi saat ini jauh lebih rumit; algoritmanya sudah berbeda dibanding 10 atau 20 tahun lalu. Oleh karena itu, berpura-pura tetap percaya diri ketika nilai tukar rupiah sudah melewati angka Rp17.000 jelas bukan tindakan yang bijaksana. Memang benar, menjaga agar rakyat tidak panik adalah keharusan. Namun, pemerintah juga harus objektif karena kemampuan fiskal untuk menahan gejolak eksternal pasti ada batasnya.
Rasanya kurang tepat jika Presiden Prabowo, demi menenangkan masyarakat, sampai melontarkan kalimat: “Rakyat desa tak pakai dollar.” Ini adalah logika yang keliru. Walaupun masyarakat di pelosok desa tidak menggunakan dollar sebagai alat transaksi sehari-hari, urusan dapur mereka tetap akan terdampak oleh fluktuasi mata uang tersebut.
Apalagi di era modern ini, hampir semua hal telah tersentuh digitalisasi. Salah satu sektor yang paling cepat merespons pelemahan rupiah adalah industri elektronik. Barang-barang elektronik akan langsung mengalami penyesuaian harga begitu dollar melambung.
Jujur saja, Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Fakta ini tampaknya berusaha disamarkan oleh pemerintah lewat pengumuman Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai angka pertumbuhan ekonomi yang tampak tinggi.
Presiden Prabowo meyakinkan publik bahwa selama Menteri Keuangan Purbaya masih tersenyum, Indonesia aman. Padahal, Pak Purbaya memang tipikal pejabat yang murah senyum, bahkan kerap tertawa sendiri. Namun jika dicermati, raut wajahnya tidak bisa berbohong: beliau tampak kurang tidur.
Pemerintah memang gencar mengumumkan beberapa rekor positif, seperti ketersediaan devisa, cadangan beras yang berlimpah, hingga tingkat inflasi yang relatif rendah. Rakyat pun memang belum terlihat resah secara ekstrem di permukaan. Namun, di balik layar, mereka mulai beradaptasi dengan keadaan: mengerem pengeluaran dan menunda pembelian kebutuhan sekunder yang memakan biaya besar.
Tanda-tanda pelemahan daya beli dan koreksi gaya hidup ini sebenarnya sudah mulai terbaca sejak Hari Raya Lebaran lalu. Sama seperti pemerintah, rakyat ternyata punya program efisiensinya sendiri.
Pada Lebaran kemarin, tempat-tempat wisata tidak seramai tahun-tahun sebelumnya. Pusat perbelanjaan pun setali tiga uang. Berbagai skema diskon, potongan harga, dan promo menarik gagal mendongkrak volume penjualan. Yang justru ramai menjelang berbuka hanyalah pasar Ramadhan, itu pun karena adanya fenomena war takjil yang musiman. Banyak realitas di lapangan yang tidak bisa ditutupi oleh pernyataan penuh senyum dan gurauan para pejabat. Bisa jadi, humor tersebut justru menjadi tameng untuk menyembunyikan kecemasan yang mendalam.
Kita juga tidak bisa membandingkan kondisi Indonesia dengan Iran. Di sana, nilai mata uangnya hancur-hancuran terhadap dollar, tetapi harga BBM tetap sangat murah. Iran bisa melakukan itu karena mereka mandi minyak mentah; biaya produksinya jauh lebih rendah daripada kita. Lagipula, BBM murah di sana boleh jadi merupakan strategi politik agar rakyat tidak bergolak melawan rezim yang berkuasa. Dengan BBM murah, tensi sosial lebih mudah dikendalikan.
Sedangkan di Indonesia, memaksakan diri menahan harga BBM agar tidak melonjak pasti akan membuat kantong negara “boncos”. Dampaknya pun tidak berhenti di SPBU. Jika BBM naik, harga LPG biasanya akan mengekor. Kenaikan harga LPG inilah yang langsung memukul sektor konsumsi akar rumput, karena urusan warung makan, restoran, hingga industri akomodasi sangat bergantung pada gas tersebut.
BACA JUGA : Eyang Wowo
Indikator ekonomi yang paling sederhana sebenarnya bisa kita lihat dari hal kecil seperti plastik tas kresek. Kini, banyak pedagang pasar hingga pelaku UMKM tidak lagi royal membagikan tas kresek secara gratis. Beberapa di antaranya bahkan mulai mengenakan biaya tambahan sebesar Rp500 untuk setiap kantong plastik yang digunakan pelanggan.
Sisi positifnya, kebijakan informal dari para pedagang ini bisa menjadi momentum baik untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai demi kelestarian lingkungan. Namun dari kacamata ekonomi, ini adalah sinyal nyata bahwa margin keuntungan pedagang kecil sudah semakin tergerus sehingga biaya sekecil apa pun harus dialihkan ke konsumen.
Tidak semua pengusaha atau pedagang memilih opsi ekstrem dengan langsung menaikkan harga jual akibat rentetan kenaikan biaya operasional ini. Untuk menyiasati daya beli masyarakat yang sedang loyo, mereka memilih bertahan dengan strategi resizing atau yang populer disebut shrinkflation—yakni mengurangi ukuran, volume, atau bobot produk tanpa mengubah harga jualnya. Strtegi lainnya adalah menipiskan margin, bertahan dengan harga lama dan keuntungan yang sangat mepet, demi menjaga agar pelanggan tidak lari ke kompetitor.
Bagi para pelaku usaha ini, prinsipnya sederhana: tidak apa-apa untung tipis, yang penting modal tetap berputar dan dapur rumah tangga mereka bisa terus mengepul. Mereka sadar, menaikkan harga secara drastis di tengah situasi yang terjepit ini sama saja dengan bunuh diri bisnis. Namun, pertanyaannya adalah: sampai kapan kekuatan napas modal mereka mampu bertahan menghadapi gempuran dollar yang kian perkasa?
note : sumber gambar – SIAGAINDONESIA
