KESAH.ID – Reshuffle kabinet yang dilakukan Prabowo bukan sekadar pergantian kursi, melainkan cermin dari dinamika kekuasaan yang cair. Pencopotan dan penempatan ulang figur-figur kunci seperti Listyo Sigit serta penambahan jabatan rangkap bagi Bahlil Lahadalia menunjukkan bahwa politik birokrasi lebih sering bergerak lewat kompromi, akomodasi, dan kooptasi. Di balik gemuknya kabinet, pertanyaan publik tetap menggantung: apakah panggung elite ini akan benar-benar berbuah pada perbaikan kinerja pemerintahan, atau sekadar menjadi drama pengelolaan loyalitas di lingkar kekuasaan.
Sejak awal pemerintahannya, Prabowo sudah enam kali mengganti susunan kabinet. Namun, publik tak merasakan perbaikan berarti. Reshuffle terakhir bahkan lebih gaduh karena berbarengan dengan pencopotan Listyo Sigit sebagai Kapolri. Ruang publik segera ramai dengan tafsir: ini adalah “bersih-bersih” Prabowo terhadap figur yang dianggap masih berbau Jokowi, termasuk Pratikno. Narasi yang beredar: Prabowo sedang menyingkirkan loyalis lama demi menguatkan kendali penuh atas institusi negara.
Sekurangnya ada dua nama yang dianggap sebagai punggawa Jokowi: Listyo Sigit dan Pratikno. Menempatkan keduanya di kursi baru—Pratikno sebagai Ketua Watimpres dan Listyo Sigit sebagai Kepala KSP—dibaca sebagai langkah Prabowo meredam gejolak dari kelompok pro-Jokowi yang mungkin murka. Tetapi jika kita memakai kacamata Bureaucratic Politics Model ala Graham Allison, keputusan besar negara jarang lahir dari masterplan raksasa. Ia lebih sering muncul dari kompromi mendadak antar-faksi. Reshuffle bukan sekadar strategi tunggal, melainkan tarik-ulur kepentingan, akomodasi, dan kooptasi. Maka pencopotan Listyo tak bisa dibaca hanya sebagai pembersihan politik, melainkan bagian dari manuver kompleks untuk mengelola loyalitas dan meredam friksi.
Mengharapkan reshuffle memperbaiki kinerja pemerintahan adalah harapan sia-sia. Bongkar pasang yang dilakukan Prabowo dalam dua tahun pemerintahannya memang tak banyak berpengaruh. Kecuali ketika Sri Mulyani diganti oleh Purbaya, sempat muncul harapan koreksi positif ekonomi. Sayangnya, itu hanya gelembung sesaat.
BACA JUGA : Marc Martin
Yang mengejutkan, bersamaan dengan pelantikan menteri dan wakil menteri baru, Listyo Sigit justru diberi jabatan sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Jika pencopotan dari Kapolri dibaca sebagai pelemahan, maka penempatan di KSP adalah transformasi kekuasaan.
Sebagai Kapolri, Listyo memegang tongkat komando atas ratusan ribu personel, anggaran, dan operasi hukum. Di KSP, ia kehilangan komando formal, tetapi memperoleh akses informasi ring satu dan kedekatan langsung dengan Presiden. Dalam kerangka Network Power ala Manuel Castells, kekuasaan modern tidak selalu bertumpu pada senjata atau hierarki, melainkan pada simpul kunci aliran informasi. Listyo kini duduk di simpul itu.
Pelantikan Listyo dibarengi dengan penganugerahan Bintang Mahaputera Adipurna. Sebuah political signaling: Prabowo ingin menunjukkan bahwa meski Listyo digeser, ia tetap dihormati dan dianggap penting. Dengan cara ini, potensi konflik elite bisa diredam, loyalitas tetap terjaga, dan transisi kekuasaan berlangsung tanpa perlawanan terbuka.
Mungkin banyak pengamat keliru membaca Listyo. Ia dianggap loyal pada Jokowi, padahal kemungkinan besar loyalitasnya bukan pada figur, melainkan pada kekuasaan itu sendiri. Siapapun yang berkuasa, seberapa kontroversial pun, akan didekati oleh mereka yang ingin tetap berada di bawah payung kekuasaan.
BACA JUGA : Ekologi Perempuan
Yang paling aneh, reshuffle kali ini justru menambah gemuk kabinet. Bahlil Lahadalia dilantik sebagai Menko, tetapi tetap menjabat Menteri ESDM. Tugasnya rangkap: mengkoordinir hilirisasi sekaligus transisi energi. Ini contoh klasik akomodasi dan kooptasi. Akomodasi karena Prabowo memberi kursi tambahan untuk merangkul faksi tertentu, kooptasi karena figur dengan potensi ancaman justru ditarik masuk lebih dalam ke sistem. Hebatnya, Bahlil akan berkoordinasi dan mengawasi dirinya sendiri.
Kabinet yang semakin gemuk menimbulkan pertanyaan: apakah efektivitas pemerintahan bisa terjaga? Reshuffle berulang menunjukkan bahwa Prabowo lebih memilih mengelola loyalitas dan stabilitas elite ketimbang fokus pada kinerja teknokratis. Dalam logika politik birokrasi, ini masuk akal: stabilitas elite adalah syarat agar pemerintahan tidak diguncang konflik internal. Tetapi bagi publik, hasilnya terasa: performa kebijakan tak banyak membaik.
Apa yang sebenarnya terjadi? Reshuffle keenam ini bukan sekadar soal kinerja, melainkan seni mengelola kekuasaan. Pencopotan Listyo Sigit dari Kapolri dan penempatannya di KSP menunjukkan pergeseran wujud pengaruh: dari komando bersenjata ke akses informasi. Penambahan kursi dan rangkap jabatan seperti pada Bahlil memperlihatkan strategi akomodasi dan kooptasi demi meredam friksi elite.
Reshuffle Prabowo adalah cermin politik cair: kekuasaan bisa bergeser bentuk, dari komando ke jaringan, dari ancaman ke akomodasi. Namun bagi rakyat, pertanyaan tetap menggantung: apakah kabinet yang semakin gemuk ini akan benar-benar mampu menurunkan harga, memperbaiki layanan publik, dan menjawab kebutuhan sehari-hari? Atau reshuffle hanya akan menjadi panggung elite, sementara performa pemerintahan tetap berjalan di tempat.
note : sumber gambar – DISWAY
