KESAH.ID – Melawan lupa bukan sekadar mengingat masa lalu, melainkan menjaga agar luka sejarah tidak terkubur oleh waktu. Tragedi penculikan aktivis 1997–1998 adalah cermin rapuhnya demokrasi Indonesia, sebuah ujian yang belum pernah benar-benar dituntaskan. Di tengah arus autokrasi global dan regresi demokrasi nasional, generasi baru—Gen Z—hadir dengan energi digital, kreativitas, dan solidaritas lintas jaringan. Ingatan menjadi senjata, dan menolak lupa berarti menolak tunduk pada amnesia kolektif yang bisa menghapus masa depan.
Bayangkan sebuah negara yang sedang berlari menuju demokrasi, tetapi di jalan yang sama ada jejak darah dan nama-nama yang hilang. Tahun 1997–1998, Indonesia diguncang oleh tragedi penculikan aktivis pro-demokrasi. Sebanyak 23 orang diculik oleh aparat negara. Dari jumlah itu, 9 orang akhirnya dibebaskan, 1 ditemukan tewas, dan 13 orang hingga kini tidak pernah kembali. Nama-nama seperti Wiji Thukul, Petrus Bimo Anugrah, Herman Hendrawan, Leonardus Nugroho, dan lainnya menjadi simbol kehilangan yang tak pernah terjawab.
Komnas HAM menyatakan penculikan itu sebagai pelanggaran HAM berat. Bukti permulaan cukup, rekomendasi pengadilan ad hoc sudah ada, tetapi negara memilih diam. Pemerintah berganti, presiden berganti, tetapi luka itu tetap dibiarkan terbuka. Sebagian anggota Tim Mawar memang dijatuhi hukuman, tetapi aktor-aktor besar di balik layar tetap aman, bahkan sebagian masih berkarier di militer.
Inilah wajah defisit demokrasi: negara gagal memenuhi kewajiban paling dasar—menegakkan keadilan. Luka itu bukan sekadar catatan sejarah, melainkan borok yang terus menganga. Keluarga korban masih menunggu, publik perlahan melupakan. Dan di titik inilah, gerakan Menolak Lupa lahir: sebuah perlawanan terhadap amnesia kolektif, sebuah usaha menjaga ingatan agar tidak terkubur oleh waktu.
BACA JUGA : Perang Medsos
Gelombang ketiga demokratisasi pernah menjanjikan kebebasan. Dari Revolusi Bunga di Portugal (1974), Yunani, Spanyol, Amerika Latin, hingga Asia Pasifik—Filipina, Korea Selatan, Taiwan, dan Indonesia—rakyat berjuang melawan tirani. Reformasi 1998 menjadi bagian dari arus besar itu.
Namun sejarah berputar. Laporan V-Dem 2026 menunjukkan jumlah negara autokrasi kini melampaui demokrasi. Dari 170 negara yang dipantau, 92 berstatus autokrasi, sementara hanya 87 yang masih demokratis. Demokrasi yang lahir dari perjuangan rakyat kini menghadapi pelemahan institusi, pembatasan kebebasan sipil, dan pengabaian akuntabilitas.
Indonesia tidak terkecuali. Tepat 28 tahun setelah reformasi, kondisi demokrasi kita mengalami regresi. Ada empat indikator kuat yang memotret kemunduran itu:
- Mekanisme Check and Balance: oposisi di parlemen hampir tidak efektif.
- Lembaga Independen: KPK dilemahkan, MK diintervensi.
- Kebebasan Sipil: kritik dibungkam, ekspresi dibatasi.
- Peran Militer: jabatan sipil semakin banyak diisi oleh militer.
Kasus penculikan 1997–1998 menjadi simbol paling nyata. Negara memilih diam karena kasus ini menyentuh aktor-aktor kuat. Penyelesaian dianggap berisiko. Akibatnya, keluarga korban terus menunggu, sementara publik perlahan melupakan. Demokrasi berjalan dengan bayangan panjang autokrasi menempel di punggungnya.
Ironi terbesar adalah ketika demokrasi yang diperjuangkan dengan darah dan nyawa justru dibiarkan rapuh oleh mereka yang berkuasa. Demokrasi tanpa keberanian politik hanyalah slogan kosong.
BACA JUGA : Presiden Penghujat
Namun sejarah tak berhenti di ruang gelap. Generasi baru tumbuh dengan cara berjuang berbeda. Gen Z tidak lagi mengandalkan satu pemimpin karismatik. Mereka bergerak lewat jaringan, solidaritas digital, dan kreativitas.
Di Maroko (2025), protes anak muda terkait buruknya fasilitas kesehatan memaksa Raja Mohammed VI menaikkan anggaran pendidikan dan kesehatan. Di Nepal (2025–2026), server Discord Youth Against Corruption dengan 145 ribu anggota berhasil menggulingkan pemerintah dan melahirkan pemimpin transisi. Di India (2026), Partai Rakyat Kecoa lahir dari sarkasme anak muda dan menekan Menteri Pendidikan hingga mundur.
Pola ini menunjukkan bahwa anak muda mampu menggerakkan massa, membangun solidaritas, dan menekan negara, meski tanpa struktur organisasi formal. Generasi Z Indonesia pun memiliki potensi serupa: menghidupkan kembali isu penculikan 1997–1998 dengan energi digital dan solidaritas lintas generasi.
Generasi Z punya “nabi” mereka sendiri:
- Greta Thunberg – memulai aksi mogok sekolah demi keadilan iklim.
- Malala Yousafzai – menyuarakan hak pendidikan perempuan melawan Taliban.
- Joshua Wong – memimpin Umbrella Movement di Hong Kong.
- Rian Fahardhi – memanfaatkan media sosial untuk edukasi politik di Indonesia.
Dengan konstelasi ini, Gerakan Menolak Lupa harus beradaptasi dengan konteks zaman. Jika generasi 1998 berjuang dengan tubuh dan nyawa, generasi sekarang bisa berjuang dengan teknologi dan jaringan. Strategi yang bisa ditempuh antara lain:
- Digitalisasi Ingatan: arsip digital, konten kreatif, kampanye daring agar tragedi tetap hidup dalam memori publik.
- Aliansi Lintas Generasi: mahasiswa, aktivis, akademisi, dan keluarga korban bersatu menekan pemerintah.
- Tekanan Publik Berkelanjutan: kampanye di ruang publik dan media sosial untuk mendesak DPR, Komnas HAM, dan pemerintah membuka kembali kasus.
- Internasionalisasi Isu: menghubungkan dengan jaringan HAM global agar tekanan tidak hanya datang dari dalam negeri.
- Aksi Nyata di Kampus: diskusi, pameran, mural, atau teater kampus yang menghidupkan kembali wajah para korban.
Menolak lupa berarti menolak diam. Menolak tunduk. Menolak kehilangan masa depan. Ingatan bukan sekadar nostalgia, melainkan senjata politik.
Tragedi penculikan 1997–1998 adalah ujian bagi demokrasi Indonesia. Selama negara belum menyelesaikan kasus ini, demokrasi kita tetap rapuh. Generasi Z memiliki energi baru untuk menjadikan ingatan sebagai bahan bakar perjuangan.
Melawan lupa bukan hanya mengenang mereka yang hilang, tetapi memastikan demokrasi tidak lagi berjalan di atas luka yang dibiarkan terbuka. Ingatan adalah kompas moral, dan generasi baru adalah tangan yang akan menuntun arah.
Karena pada akhirnya, melawan lupa bukan sekadar mengingat masa lalu. Ia adalah cara menjaga masa depan agar tidak lagi ditulis dengan darah dan air mata.
note : sumber gambar – NONPROFITJOURNALISM
