KESAH.IDCuaca panas dan riuhnya panggung politik yang lebih sibuk menjual narasi ketimbang menghadirkan solusi nyata sungguh mengelisahkan. Dari sawah yang retak hingga janji manis swasembada beras, dari mitos koalisi gemuk hingga cerita upah pengupas bawang, semua memperlihatkan betapa politik kita kerap jadi panggung drama. Ada  jurang besar antara janji dan kenyataan, lalu menimbang jalan keluar menuju politik yang lebih rasional, transparan, dan berpihak pada rakyat.

Cuaca panas belakangan ini mulai bikin resah. Di linimasa media sosial, bertebaran gambar sungai yang kering, danau yang tinggal cekungan, sawah dengan tanah retak-retak, sampai kabar kebakaran hutan yang menebar kabut asap dan memakan korban. Semua tanda-tanda kekeringan itu makin sering muncul, seolah jadi alarm yang terus berbunyi.

Anehnya, pemerintah terlihat adem-ayem saja. Bukannya sibuk bikin langkah antisipasi, malah sibuk meluncurkan narasi mengejutkan: swasembada beras, peningkatan gizi anak sekolah, ekonomi yang katanya bakal melesat lewat koperasi, dan sederet slogan lain. Seolah-olah panggung politik kita lebih cocok disebut panggung sandiwara, penuh pidato manis dan janji bombastis, tapi minim diskusi rasional. Narasi besar seperti “stabilitas ekonomi,” “kedaulatan energi,” atau “pertumbuhan tanpa batas” terus diulang, jadi mantra yang tak boleh diganggu gugat.

Para pemimpin tampak masih terjebak mitos lama. Ada keyakinan bahwa koalisi gemuk otomatis menjamin stabilitas, atau bahwa pembangunan fisik selalu identik dengan kemajuan. Padahal, narasi seperti itu justru membius publik, membuat rakyat sibuk mendengar slogan ketimbang menguji substansi. Akhirnya, politik Indonesia tampak seperti drama kolosal: penuh simbol, penuh retorika, tapi miskin logika. Rakyat dijejali cerita indah, sementara kenyataan di lapangan jauh dari kata indah.

BACA JUGA : Selip Lidah 

Begitu narasi diuji fakta, jurang antara janji dan kenyataan langsung terlihat. Ekonomi kita masih bertumpu pada model ekstraksi: tambang, perkebunan, energi fosil. Bahkan dalam pengembangan energi hijau, pemain utamanya tetap perusahaan ekstraktif yang sekadar berganti kostum.

Koalisi gemuk yang digadang sebagai simbol stabilitas malah melahirkan kompromi politik yang melemahkan oposisi. Parlemen kehilangan daya kritis, kebijakan publik lebih sering berpihak pada elite ketimbang rakyat. Mitos pembangunan tanpa batas jelas harus dipatahkan. Pertumbuhan ekonomi tak bisa terus dikejar dengan mengorbankan lingkungan dan hak warga. Politik narasi yang menutup mata dari fakta hanya akan menyeret demokrasi ke arah stagnasi.

Publik pun makin sadar: narasi indah saja tidak cukup. Demokrasi butuh transparansi, akuntabilitas, dan keberanian membongkar mitos yang menyesatkan. Kabinet kali ini malah seperti kabinet senyap. Para menteri tak bisa dijadikan acuan. Purbaya yang sempat jadi harapan, makin lama omongannya tak jelas juntrungannya. Presiden sendiri tampak gemar bicara untuk dirinya sendiri, dengan narasi yang lebih sering bikin heboh ketimbang memberi solusi. Yang terakhir, soal upah pengupas bawang yang katanya bisa tembus 700 ribu per kilo. Padahal jelas mustahil—jangankan 700 ribu, seratus ribu sehari saja belum tentu ada.

BACA JUGA : Republik Feodal 

Pertanyaannya: bagaimana keluar dari jebakan narasi dan mitos? Jawabannya ada pada jembatan menuju politik yang lebih sehat:

  • Membuka ruang kritik: Demokrasi hanya hidup jika kritik tidak dibungkam. Komika, akademisi, jurnalis warga, dan masyarakat sipil harus terus menyuarakan absurditas politik dengan cara masing-masing.
  • Mengganti mitos dengan data: Kebijakan publik harus berbasis riset dan fakta, bukan sekadar slogan. Pemerintah perlu berani mendengar suara ahli, meski pahit.
  • Menguatkan partisipasi warga: Rakyat bukan sekadar penonton narasi, melainkan aktor utama. Partisipasi warga dalam pengawasan kebijakan harus diperluas.
  • Membangun politik pelayanan: Jabatan publik bukan wahyu keprabon, melainkan amanah untuk melayani. Mentalitas ini harus jadi fondasi transisi politik Indonesia.

Dengan jembatan ini, politik Indonesia bisa bergerak dari panggung narasi menuju ruang deliberasi. Dari mitos menuju fakta. Dari feodalisme menuju demokrasi sejati.

Kondisi politik kita memang riuh oleh narasi, tapi riuh bukan berarti sehat. Narasi bisa menutup mata publik dari fakta, bisa membius rakyat dengan mitos. Namun, selalu ada jalan keluar: membongkar mitos, menghadirkan data, dan membangun politik yang lebih rasional.

note : sumber gambar – TB News