KESAH.ID – Bergerak di kota-kota besar Kalimantan Timur sering kali berarti terjebak dalam kepungan emisi dan ketergantungan akut pada kendaraan pribadi, sebuah ironi getir bagi wilayah yang dikenal sebagai lumbung energi nasional. Namun, riak perubahan yang dibawa oleh kehadiran Balikpapan City Trans (BCT) sejak tahun 2024 dan kenyataannya di tahun 2026 ini, mulai meruntuhkan skeptisisme saya: bahwa transisi energi yang berkeadilan tidak melulu soal mengganti jenis mesin, melainkan tentang bagaimana sebuah kota berani “memberi ruang” bagi transportasi publik dan kaki-kaki warganya untuk melangkah.
Kalimantan Timur kerap disebut sebagai lumbung energi nasional, Balikpapan yang sering dianggap Ibu Kota Kedua, Ibu Kota Ekonomi dikenal dengan sebutan Kota Minyak. Ironisnya sebagai raksasa yang menyusui negeri ini dengan energi, mulai dari batubara yang dikeruk dari perut buminya, hingga minyak buminamun layanan transportasi umum tak berkembang. Jalanan raya di Provinsi Kalimantan Timur dipadati oleh roda empat dan roda dua. Masyarakat Kalimantan Timur tersandera oleh ketergantungan akut pada kendaraan pribadi dan yang rakus mengkonsumsi BBM berbasis fosil.
Saban hari, jumlah kendaraan terus membeludak, melahirkan kemacetan baru, emisi yang pekat, dan ruang kota yang kian menyempit. Selama ini, kita seolah dipaksa percaya bahwa bergerak di dalam kota artinya harus mencicil kendaraan, membayar biaya servis yang mahal, dan mengantre BBM yang harganya tak murah. Kita tidak pernah benar-benar diberi pilihan lain.
Hingga pertengahan 2024 lalu, sebuah riak perubahan muncul dari Kota Minyak. Pemerintah Kota Balikpapan, bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan RI, resmi mengoperasikan layanan Buy The Service (BTS) bernama Balikpapan City Trans (BCT).
Saat ini, dua koridor BCT telah beroperasi secara aktif dan melayani tiga ute utama di Kota Balikpapan. Menurut Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Balikpapan, Muh. Fadli Pathurrahman, setiap koridor membutuhkan biaya operasional sekitar Rp12 miliar per tahun, sehingga total kebutuhan anggaran untuk dua koridor mencapai sekitar Rp24 miliar setiap tahun.
Biaya untuk operasional BCT ini ditanggung oleh pemerintah, karena sejak ujicoba hingga sekarang, penumpang tidak dikenakan biaya ketika menggunakan jasa BCT.
Awalnya, saya skeptis. Sebagai warga Kota Samarinda yang terbiasa melihat proyek uji coba transportasi publik layu sebelum berkembang, saya mengira BCT hanyalah program kosmetik yang akan menguap dalam hitungan bulan. Namun, asumsi itu runtuh total ketika saya menginjakkan kaki kembali di Balikpapan pada tahun 2026 ini.
BACA JUGA : Desa Dollar
Menetap selama seminggu di Balikpapan untuk sebuah pelatihan tanpa membawa kendaraan pribadi adalah sebuah berkah tersembunyi. Dari sinilah sudut pandang saya sebagai jurnalis warga mendadak jungkir balik.
Modalnya sederhana: modal kaki dan informasi digital. Berkat panduan rute dari rekan-rekan komunitas @susurgangbalikpapan dan peta koridor yang terangkum rapi di akun @enjoybpn, saya memberanikan diri melangkah keluar dari tempat menginap.
Sebagai orang yang setahun terakhir rutin berjalan kaki bersama komunitas Susur Gang Samarinda (SGS), saya merasakan sensasi yang asing di Balikpapan: trotoar atau pedestrian di sini terasa memanusiakan manusia. Langkah kaki saya dituntun menuju halte terdekat dengan nyaman. Hanya perlu menunggu sekitar 1 hingga 3 menit, bus BCT yang gagah itu pun merapat.
Saya menempelkan kartu uang elektronik (tapcash) di pintu masuk. Detik berikutnya, kebingungan melanda saya dan seorang rekan. Saldo kami tidak berkurang sepeser pun. Ya, di tahun 2026 ini, layanan modern ini masih dapat diakses dengan tarif 0 rupiah! Sebuah kejutan luar biasa untuk jarak tempuh yang terbilang jauh.
Pengalaman di dalam kabin bus ber-AC itu membawa memori saya terbang ke Jakarta. Namun, ini terjadi di Kalimantan Timur. Layar digital menyala terang, dan suara pengumuman otomatis menyebutkan setiap titik pemberhentian dengan presisi. Bagi pendatang seperti saya, fitur ini adalah penyelamat dari ketakutan salah turun halte.
Malam itu, sepulang pelatihan pukul 21.30 WITA, di dalam bus yang melaju tenang membelah jalanan Balikpapan, saya menyadari satu hal krusial: transportasi umum yang hebat tidak akan pernah bisa berdiri sendiri. Ia membutuhkan ekosistem tata kota yang ramah pada pejalan kaki. BCT berhasil karena Balikpapan mulai “memberi ruang” bagi kaki-kaki warganya untuk melangkah.
Menurut saya kota ini sedang bertransisi. Di luar jendela bus, angkutan kota (angkot) konvensional pun masih eksis berseliweran. Bahkan, komunitas lokal kerap mengampanyekan gerakan naik angkot yang diintegrasikan dengan berjalan kaki. Rasanya, tinggal selangkah lagi bagi Balikpapan untuk menerapkan sistem integrasi ala JakLingko guna merangkul moda transportasi lama ini agar tidak tergilas zaman.
BACA JUGA : Memang Babi
Menikmati kemudahan di Balikpapan justru menyisakan sesak di dada ketika saya mengingat rumah tempat tinggal saya: Kota Samarinda.
Sebagai Ibu Kota Provinsi, Samarinda hari ini terus berpacu dengan mobilitas yang kian tinggi. Saban sore, kemacetan mengular di titik-titik rawan jam pulang kerja. Celakanya, respons kita terhadap isu lingkungan sejauh ini baru sebatas mengganti kendaraan fosil menjadi kendaraan listrik pribadi. Padahal, esensi dari transisi energi berkeadilan bukan sekadar mengganti jenis mesinnya, melainkan mengurangi pemakaian energi kotor secara struktural melalui efisiensi massal.
Kota ini, sedang berkejaran dengan waktu. Mobilitas kian padat, jalanan kian menyempit oleh kepungan kendaraan pribadi, dan udara kian gerah. Kita sering keliru mengartikan transisi energi sebatas mengganti kendaraan fosil menjadi kendaraan listrik mewah. Padahal, keadilan energi yang sejati adalah ketika ruang kota dikembalikan fungsinya untuk manusia—bukan untuk menyuburkan industri otomotif.
Catatan merah membayangi kota kita. Sejak tahun 2024, Pemkot Samarinda terseok-seok dan gagal mengeksekusi uji coba Bus Rapid Transit (BRT) yang sempat diwacanakan. Sementara Samarinda jalan di tempat, Balikpapan melesat cepat merebut momentum itu, dan hasilnya bisa dinikmati warganya hari ini. Padahal, jika bus “Bacitra” (Balikpapan City Trans) ini juga diwujudkan secara serius di Samarinda, peluang kita untuk bertransisi menjadi kota hijau akan terbuka lebar.
Kita tertinggal di belakang, terbatuk-batuk di dalam kepulan emisi kendaraan yang umumnya kita cicil sendiri setiap bulan.
Setiap tahun, kita—warga Samarinda—taat membayar pajak kendaraan bermotor. Menengok apa yang terjadi di Balikpapan, mata saya terbuka bahwa pajak yang kita setorkan seharusnya menjelma menjadi trotoar yang teduh dan bus publik yang nyaman, bukan sekadar aspal halus yang memanjakan roda kendaraan pribadi. Transportasi massal yang nyaman, aman, dan pedestrian yang saling terhubung bukanlah sebuah fasilitas mewah atau bonus dari pemerintah. Itu adalah hak dasar kita sebagai warga kota. Manifestasi dari setiap rupiah pajak yang kita bayarkan
Jika kota tetangga bisa membuktikan bahwa transisi itu mungkin dilakukan hari ini, maka diamnya Samarinda adalah sebuah kelalaian. Sudah saatnya kita menggugat: Kapan kota ini berhenti memanjakan mesin, dan mulai memanusiakan manusia yang berjalan kaki di atasnya? Ataukah kita akan selamanya dikutuk menjadi penonton di lumbung energi kita sendiri?
Penulis : Windasari
Editor : Yustinus Sapto Hardjanto
Foto : Non Profit Journalism
 sejak tahun 2024 dan kenyataannya di tahun 2026 ini, mulai meruntuhkan skeptisisme saya: bahwa transisi energi yang berkeadilan tidak melulu soal mengganti jenis mesin, melainkan tentang bagaimana sebuah kota berani "memberi ruang" bagi transportasi publik dan kaki-kaki warganya untuk melangkah.){kind=link}