Deretan angkat grafik pandemi kembali mengejutkan. Timeline media sosial penuh dengan kesedihan, saya dari dalam rumah bisa mendengar lebih sering bunyi sirene ambulans lewat di jalanan. Nampaknya virus yang menyerang menjadi semakin lebih ganas.
Kematian karena Covid 19 menjadi semakin mendekat karena telah merenggut orang-orang yang dekat. Dekat secara geografis, dekat secara demografis, dekat secara profesi dan dekat dalam hubungan kekeluargaan.
Banyak dari antara kita kemudian berada dalam tekanan, khawatir berlebihan dari berbagai sisi. Bukan hanya soal kesehatan melainkan juga ekonomi dan masa depan.
Sebagian bisa tetap punya harapan seraya berupaya menerima keadaan apa adanya. Sebagian lagi kesal, apalagi saat membuat perbandingan dengan negara lain yang mulai melakukan perhelatan olahraga dengan jumlah penonton yang berjubel di stadion. Negeri ini gagal mengendalikan pandemi, begitu hardiknya dalam hati.
Kegagalan yang sebenarnya bisa dimahfumi karena kita bukan negara satu daratan, jumlah penduduknya banyak, sarana dan prasarana kesehatan tidak merata. Diluar itu juga ada masalah lain yakni soal suka kepalsuan. Ada banyak hasil test yang palsu, tidak melakukan test tapi punya surat bebas Covid 19. Pun juga dengan obat-obat ‘palsu’, merasa sudah mengkonsumsi ini dan itu sehingga yakin tak akan tertular.
Para pemimpin yang benar-benar memimpin pasti akan pusing menghadapi keadaan ini. Ada dua tegangan besar antara kutub kesehatan dan kutub ekonomi. Dan memoderasi kedua hal ini sungguh tidak gampang. Sebab ketika produktifitas turun, kesehatan akan sulit untuk ditingkatkan. Menjadi sehat selalu butuh ongkos.
Hanya saja pemimpin kadang malah membuat kejutan tersendiri. Seperti ditunjukkan oleh salah seorang kepala daerah di Provinsi Kalimantan Timur. Alih-alih membesarkan hati rakyatnya, sang pemimpin justru mengatakan ogah lagi menangani Covid 19.
Musabahnya niat baik yang sejatinya adalah kewajibannya sebagai pemimpin diganggu atau direncoki oleh apparat penegak hukum. Anggaran untuk penanganan Covid 19 diperiksa. Dan menurut sang pemimpin, aksi dari penegak hukum ini mengintimidasi.
Padahal dengan disahkannya UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, negeri ini menyatakan diri untuk tidak mentoleransi korupsi {zero tolerance to corruption} dalam keadaan apapun. Jadi kalau kemudian apparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas prinsip-prinsip yang kemungkinan dilanggar dalam implementasi anggaran hal itu tidak bisa dipersoalkan.
Apalagi telah terbukti dalam urusan anggaran kerap kali ada praktek “menggunakan kesempatan dalam kesempitan”, di tengah kelonggaran karena kedaruratan, atau pada mata anggaran yang ditujukan untuk kepentingan bantuan sosial, bantuan kebencanaan dan lainnya, semangat korupsi justru tinggi.
Jadi kalau bersih kenapa harus risih?.
-000-
Kejutan lain yang mulai menyeruak pertengahan bulan Juni adalah bocornya sebuah surat yang berisi pergantian Ketua DPRD Kaltim.
Muncul reaksi dari sana dan sini, pro dan kontra yang ditunjukkan lewat demonstrasi oleh masing-masing kelompok.
Pergantian seperti itu sebenarnya soal yang biasa saja. Karena dalam UU memang dimungkinkan adanya pergantian antar waktu. Dan di internal partai kesepakatan untuk berbagi atau berganti kedudukan juga merupakan hal yang biasa.
Namun di mata masyarakat umum sesuatu yang tidak melanggar apapun tetap bisa dipersoalkan terutama dari sisi kelayakan publik. Apa urgensi pergantian itu?
Jika urgensinya tidak jelas maka kebijakan pergantian, perputaran atau pertukaran kedudukan tidak lebih dan tak bukan hanya didasari oleh selera pemimpinnya.
Perilaku semacam ini menunjukkan betapa rendahnya sense of crisis dari pemimpin partai yang mestinya lebih mendorong anggotanya yang menjadi wakil rakyat untuk berpikir lebih keras, menekan pemerintah agar menemukan jalan terbaik untuk mengendalikan pandemi ketimbang berpikir soal peta kepentingan politiknya.
Dan tindakan politis seperti ini pasti memancing reaksi politis pula. Ada banyak pihak yang kemudian ikut campur, memanfaatkan keadaan, memanas-manasi agar gejolak bisa terus bertahan.
Aksi dan reaksi yang kemudian kerap menunjukkan betapa wajah politik itu kejam. Demi kepentingan politik, seseorang atau sekelompok orang bertindak seolah tak peduli pada penderitaan yang tengah dialami oleh masyarakat.
Perilaku politik kemudian menjadi mirip dengan perilaku seorang psikopat. Pintar memanipulasi emosi namun sebenarnya tak bisa merasakan emosi orang lain.
Yang menonjol dalam politik hanyalah tentang rencana dan aksi untuk mengedepankan kepentingan diri dan kelompoknya, tanpa peduli pada kepentingan orang lain, kelompok lain dan masyarakat kebanyakan.
Nir empati menjadi dekat dengan aksi dan reaksi politik.
Politik pada dasarnya merupakan perkembangan evolutif kelompok manusia yang didalam otaknya mulai muncul altruisme. Altruisme secara sederhana adalah kecenderungan seseorang untuk menolong orang lain yang berada dalam bahaya, bahkan ketika hal itu harus dilakukan dengan mempertaruhkan keselamatannya sendiri.
Politik kemudian menjadi mulia karena seseorang rela mengorbankan kepentingannya sendiri demi kepentingan orang lain atau orang banyak.
Masalahnya dalam diri manusia yang sama ada bagian lain dari dirinya yang disebut egoisme. Sebuah pikiran yang mengharuskan untuk survive, tanpa peduli orang lain hidup atau mati, menderita atau bahagia. Yang paling penting adalah dirinya bertahan hidup, sukses, berdaya, berjaya dan berkuasa.
Dua tegangan antara altruisme dan egoisme ini yang kemudian mewarnai kehidupan politik dalam prakteknya. Di awal perjalanan meraih kedudukan politik umumnya para politisi akan mengedepankan altruisme, namun setelah kedudukan politik dicapai kecenderungan yang nampak adalah egoisme, semangat untuk mempertahankan kedudukan dan memperbesar kekuasaan.
Dalam posisi semacam ini maka keputusan atau kebijakan akan didasarkan pada kepentingan itu. Pertimbangan dari keputusan adalah untuk memperbesar dan memperlebar kekuasaan sehingga bisa langgeng.
Sayangnya karena ekosistem pendidikan politik kita yang rendah, model politisi yang berwatak mirip psikopat bisa terus berkembang. Modalnya sederhana yakni dengan melakukan modifikasi altruisme menjadi altruisme bersyarat.
Altruisme bersyarat dalam praktek politik mewujud pada istilah politik transaksional. Atau dengan sangat tepat digambarkan oleh Harold Lasswell sebagai who gets what, when and how.
-000-
Patokan sebuah kebijakan adalah undang-undang. Selama tak ada aturan atau undang-undang yang dilanggar maka sebuah kebijakan yang berisi keputusan atau apapun adalah legal. Jika ada keberatan maka keberatan harus diajukan dalam konteks hukum, ada mahkamah internal maupun eksternal yang bisa dipakai untuk mengujinya.
Namun sekali lagi ditingkat masyarakat ada yang disebut nilai kelayakan publik, selain payung undang-undang atau aturan masyarakat juga perlu alasan etis. Selama sebuah kebijakan tidak mempunyai alasan etis yang kuat maka akan bermasalah di hadapan masyarakat.
Ketiadaan alasan yang kuat akan menimbulkan bias atau tafsir yang liar.
Atas pergantian Ketua DPRD Kaltim misalnya menimbulkan tafsir soal kepentingan di tahun 2024. Ada bau-bau untuk memperkuat politik dinasti pada pemilu serentak di tahun 2024 nanti.
Meski sebenarnya politik dinasti adalah hal yang biasa dalam prakteknya namun kecenderungan ini selalu mengasyikkan untuk dibicarakan walau sulit diberantas.
Jejak politik dinasti sulit untuk dihapus karena demokrasi di Indonesia dibangun atas sistem kerajaan dimana kekuasaan adalah turunan atau berkumpul dalam keluarga tertentu saja.
Dan nyatanya meski kerap diributkan, toh mereka yang sering ribut juga tak lepas dari kecenderungan membangun politik dinasti. Bahwa kemudian tidak kentara itu lantaran nama-namanya tidak memakai nama keluarga atau marga.
Meski demikian kita bisa dengan mudah menunjuk hubungan antar mereka-mereka yang punya kedudukan baik di eksekutif maupun legislatif bahkan nanti hingga ke yudikatif.
Dalam skala yang lebih luas, politik dinasti tidak selalu dibangun atas hubungan keluarga belaka. Dinasti politik juga bisa dibangun berdasarkan pondasi lain seperti suku, daerah, sekolah, organisasi dan lain sebagainya.
Pada intinya dinasti adalah kecenderungan untuk mengamankan kedudukan dan kekuasaan serta kalau perlu memperluas hingga menjadikannya seolah abadi.
Meski pada akhirnya politik dinasti selalu tak berhasil, namun sering kali butuh waktu panjang untuk menunggu kejatuhannya. Dan di provinsi Kalimantan Timur, kita sudah mempunyai contoh praktek politik dinasti yang berguguran. Ada bapak dan anak, ada suami dan istri yang kemudian berakhir di penjara.
Dan pusaran serta putaran politik masih akan selalu demikian. Terlebih dengan perkembangan berbagai aplikasi media sosial maka kita mesti berupaya untuk tetap lapang dada menerima kenyataan bahwa politik dan demokrasi kemudian lebih menanampilkan wajah sebagai foolitic dan democrazy.
note : sumber gambar – mediaindonesia.com/opini/147978/politik-dinasti-dan-kuasa-modal
